5 Fraksi di DPRD Jember Telah Ajukan Usulan Pembentukan Pansus Tenaga Honorer Non ASN

SketsaNusantara.id - Sebanyak 5 Fraksi di DPRD Jember sudah mengajukan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus), untuk membahas ribuan tenaga honorer non ASN di Jember yang dirumahkan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim saat dikonfirmasi di DPRD Jember, Selasa 4 Februari 2025.

"Sejak kemarin tanggal 3 Februari 2025 kami sudah menerima usulan dari masing-masing fraksi di DPRD Jember, yang meminta pembentukan Pansus tenaga honorer non ASN," ujarnya.

Baca Juga: Terancam Dirumahkan! 2.204 Tenaga Honorer di Jember Menanti Kepastian, Skema Outsourcing Jadi Solusi di Tengah Keterbatasan Anggaran

Halim mengatakan, fraksi yang sudah mengajukan dengan bersurat kepada Pimpinan DPRD di antaranya Fraksi NasDem, Golkar Amanah, PKB, PKS dan Gerindra.

"5 Fraksi sudah masuk suratnya, tinggal kami akan segera melakukan rapat pimpinan dan membawa usulan ini ke Badan Musyawarah (Banmus)," imbuhnya.

Selanjutnya, setelah penjadwalan di Banmus kemudian akan dilaksanakan proses paripurna untuk mengesahkan Pansus tersebut.

Baca Juga: Tidak Ada Solusi dari Pemkab, Para Sopir Truk Datangi Kantor DPRD Jember Tuntut Keadilan Tentang Pembatasan Jalan Puger-Rambipuji

"Kalau sudah paripurna, kita meminta masing-masing fraksi untuk mengirimkan anggotanya agar masuk dalam Pansus tenaga honorer non ASN ini," jelasnya.

Menurut Halim, persoalan tenaga honorer non ASN di Jember ini perlu perhatian khusus karena dampaknya sangat luas sekali.

"Sebab, ini bukan satu atau dua orang saja tetapi ribuan. Maka perlu perhatian khusus karena menyangkut hajat hidup orang banyak," pungkasnya.

Baca Juga: Aliansi Masyarakat Bersatu Tuntut Pembukaan Akses Jalan Rambipuji-Puger, Komisi C DPRD Jember Segera Koordinasikan ke Pemprov Jatim

Berdasarkan informasi masyarakat, Halim menyampaikan kalau saat ini sudah beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah merumahkan tenaga honorer non ASN tersebut.

"Ada 300 pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan 30 tenaga di Dishub yang sudah dirumahkan. Maka perlu langkah untuk mencarikan solusi terbaiknya," tegasnya.