Karena Jasa Besarnya pada Imlek dan Etnis Tionghoa, Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

SketsaNusantara.id - Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan toleransi dan pluralisme.

Salah satu warisannya yang paling nyata adalah pencabutan larangan perayaan Imlek di Indonesia.

Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang membuka ruang bagi etnis Tionghoa untuk kembali merayakan tradisi mereka secara bebas.

Baca Juga: Profil Ketua PBNU Ulil Abshar yang Viral Usai Perkenalkan Istilah ‘Sogokan Hasanah’, Menantu Gus Mus yang Pernah 'Direview' Gus Dur

Langkah tersebut mencabut larangan yang diberlakukan pada era Orde Baru.

Berkat keputusan ini, perayaan Imlek kembali diakui secara resmi dan akhirnya ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Itulah tonggak penting dalam perjalanan demokrasi dan keberagaman di Indonesia.

Kini, Fraksi PKB MPR RI tengah mengusulkan agar Gus Dur diberi gelar Pahlawan Nasional.

Baca Juga: Pernah Dilarang Soeharto, Inilah Sejarah Panjang Perayaan Imlek di Indonesia hingga Gus Dur Dijuluki Bapak Pluralisme

Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menegaskan bahwa perjuangan Gus Dur sejalan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah.

"Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa Gus Dur adalah tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi di Indonesia," kata Neng Eem di Jakarta, Rabu 29 Januari 2025.

Pada 25 September 2024, MPR RI mencabut TAP MPR RI Nomor II/MPR/2001 tentang Pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden RI. Hal ini menjadi simbol rekonsiliasi sejarah dan penghormatan terhadap jasa Gus Dur.

Baca Juga: Beda dengan Gus Dur, Cak Imin Tegas Menolak Wacana Libur Sekolah Selama Ramadhan

Yenny Wahid, putri Gus Dur, mengungkapkan bahwa keluarga tidak pernah meminta gelar pahlawan nasional secara formal.

Namun, mereka tetap menghargai pihak-pihak yang mengusulkan gelar tersebut, termasuk Presiden Prabowo Subianto.