Polisi Angkat Bicara soal Aksi Patwal Arogan yang Kawal Plat RI 36, Siap Ungkap Identitasnya

SketsaNusantara.id - Pihak kepolisian akhirnya angkat bicara perihal video viral anggota patwal saat mengawal mobil plat RI 36.

Video tersebut merekam aksi seorang petugas patwal dengan mobil berpelat nomor RI 36 yang menunjuk-nunjuk seorang sopir taksi saat menerobos kemacetan.

Tidak hanya menimbulkan kehebohan, peristiwa ini juga memancing kemarahan netizen yang menilai tindakan itu arogan.

Baca Juga: Viral! Patwal Arogan Kawal Mobil Plat RI 36, Tak Ada Menteri yang Mengaku Sebagai Pemilik

Fenomena seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Namun, mengingat pelat nomor khusus RI 36, masyarakat makin penasaran siapa sebenarnya pengguna mobil tersebut.

Menurut AKBP Argo Wiyono, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, pihaknya kini tengah mendalami identitas pengguna mobil pelat RI 36 tersebut.

Selain itu, anggota patwal yang terlibat juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan.

Baca Juga: Viral Polisi Kawal Mobil Pejabat RI 36, Siapa Saja yang Berhak Dijaga Patwal? Berikut Kriteria dan Aturannya

"Sedang kami pastikan dan klarifikasi terkait penggunanya," kata Argo kepada awak media, Jumat 10 Januari 2025.

Evaluasi juga menjadi langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Jika ditemukan pelanggaran prosedur dalam pengawalan akan ada sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

Sementara itu, Dirgakkum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Raden Slamet Santoso turut menyampaikan bahwa aksi patwal tersebut sudah diproses oleh Kasi Pamwal Polda Metro Jaya.

Baca Juga: Viral Mobil RI 36 Bikin Kesal Gegara Sikap Arogan Patwal Minta Didahulukan Saat Jalan Macet, Kendaraan Dinas Menteri Jadi Sorotan: Bukan Maung Pindad?

Dalam keterangannya, ia juga mengungkap bahwa kejadian ini berlangsung pada Rabu sore 8 Januari 2025, meski rincian kronologi masih dalam tahap pengumpulan data.

Brigjen Slamet pun menyampaikan permintaan maaf atas tindakan arogan yang dilakukan oleh anggota patwal. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kesalahan, terutama yang melibatkan aparat, tidak luput dari pengawasan publik.