"Ini hanya ganti baju saja dari SPM ke JPK, ini akan jadi bom waktu dan akhirnya terjadi bahwa ini menyisakan persoalan," tegasnya.
Alhasil, yang terjadi saat ini 3 RSD dan Puskesmas di Jember menyisakan utang sebesar Rp160 miliar lebih.
"Utangnya sekarang sekitar Rp160 miliar, sehingga bisa berimplikasi luas jika tidak segera diantisipasi," pungkasnya.
Politisi Gerindra ini mengkhawatirkan, jika akan mendapatkan evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan temuan utang selama 2 tahun terakhir terkait dengan program JPK.
"BPK pasti akan melakukan evaluasi terkait dengan temuan ini, dan bisa menjadi permasalahan di kemudian hari," jelasnya.
Ia menambahkan, seharusnya Pemerintah Daerah bisa menyelesaikan persoalan one data bagi masyarakat yang kurang mampu terlebih dahulu.
"Seharusnya one data ini diselesaikan dahulu, karena saat ini belum ada data yang valid terkait penerima bantuan dari pemerintah, termasuk urusan JPK ini. Sehingga tepat sasaran siapa penerima bantuan tersebut," tutupnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!
Artikel Terkait
Ganti 83 Kepala Desa Jelang Hari Pencoblosan Pilkada 2024, Plt Bupati Nias Barat Era Era Hia Kena Sentil Partai Gerindra
Farhat Abbas Singgung Presiden Prabowo Buntut Kasus Uang Donasi Agus! Admin Partai Politik Gerindra Ikut Nimbrung : Ngadi-Ngadi
Penyelenggara Pilkada Jember Diduga Tak Netral, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Desak Pemanggilan KPU dan Bawaslu Jember
Partai Gerindra Tegur Gus Miftah, Sebut Tidak Sejalan dengan Ajaran Prabowo Subianto
Didesak Masyarakat Mencopot Gus Miftah dari Kedudukan sebagai Utusan Khusus Presiden, Ini Jawaban Gerindra, Sebut Hargai Aspirasi Masyarakat tapi...