Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Politisi Gerindra DPRD Jember Tegaskan Kawal Persoalan Pupuk

SketsaNusantara.id - Anggota Komisi B DPRD Jember Ahmad Hoirozi menyoroti persoalan pupuk di Jember, yang masih kerap menjadi problem di masyarakat.

Maka, dengan adanya Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bisa produk hukum sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan di sektor pertanian.

Hal ini disampaikannya dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, di Kecamatan Sumbersari pada, Senin 9 November 2024.

Baca Juga: Nikmati Liburan Natal dan Tahun Baru di Kampung Durian, Destinasi Asri dan Seru yang Ada di Jember

"Raperda ini kita sosialisasikan kepada masyarakat untuk menyerap banyak aspirasi," ujarnya.

Rozi menyampaikan, aspirasi dari petani ini banyak persoalan pupuk subsidi yang harga dan stoknya terbatas.

"Kita lihat tadi banyak yang menyampaikan soal harga pupuk subsidi yang masih beragam di masing-masing kios, padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah disesuaikan," imbuhnya.

Baca Juga: Eksplorasi Wisata Alam Jember, Rekomendasi 5 Destinasi Hits untuk Liburan Natal dan Tahun Baru Anda

Terlebih soal harga ini, politisi Gerindra ini juga menyoroti pendataan gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai penerima pupuk subsidi.

"Jadi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) harus dibenar-benar disesuaikan, dengan luasan lahan dan jumlah kelompok taninya," tuturnya.

Melihat kondisi tersebut, dirinya meminta kepada Dinas Pertanian nantinya untuk segera menimplementasikan Raperda tersebut sesuai peruntukannya.

Baca Juga: Pentas Seni dan Aksi Simbolik Anak-Anak di Jember, TAMAN Serukan Ruang Aman dan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

"Kami meminta proses input RDKK ini lebih disederhanakan, tetapi tetap melalui proses validasi yang jelas," tegasnya.

Termasuk persoalan harga pupuk yang harus sesuai dengan HET, dan harus ada sanksi yang tegas bagi para pengelola pupuk tersebut.