4 Kontroversi Effendi Simbolon, Mantan Anggota DPR RI Dipecat dari PDIP Akibat Melanggar Kode Etik Partai Gegara Dukung Ridwan Kamil

SketsaNusantara.id - Effendi Simbolon seketika jadi sorotan publik usai resmi dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Akun @mata_netizen62 menyebut pemecatan Effendi tertulis dalam surat yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP, dan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP yang dikeluarkan hari Kamis, 28 November 2024.

Pemecatan Effendi Simbolon sebagai langkah tegas PDIP lantaran dianggap melanggar kode etik partai karena mendukung Ridwan Kamil di Pilkada 2024.

Baca Juga: Siapa Effendi Simbolon? Rekam Jejaknya Jadi Sorotan Usai Resmi Dipecat dari PDIP, Pernah Jadi Anggota DPR RI Selama 4 Periode

Kabar ini meluas hingga ramai jadi perbincangan warganet di media sosial. Banyak warganet yang mendukung keputusan PDIP.

Hal ini dikarenakan banyaknya kontroversi yang telah dilakukan Effendi Simbolon dan tak sejalan dengan partai hingga disebut "pengkhianat".

Dihimpun SketsaNusantara.id dari berbagai sumber, berikut 4 kontroversi Effendi Simbolon hingga akhirnya dipecat dari PDIP.

Baca Juga: Krisdayanti Minta Maaf ke Megawati Usai Gagal di Pilkada Batu 2024, Sang Ketum PDIP Berikan Jawaban Mengejutkan

1. Sebut TNI Sebagai "Gerombolan"

Politikus kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini pernah ramai jadi sorotan publik pada tahun 2022 karena menyebut TNI sebagai "gerombolan"yang bertingkah melebihi ormas (organisasi masyarakat).

"Banyak sekali temuan-temuan yang insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan, tingkahnya lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan," kata Effendi dalam rapat DPR RI pada tanggal 5 September 2022 lalu.

Pernyataannya seketika jadi perdebatan di media sosial, bahkan menuai protes dari para prajurit TNI di berbagai wilayah hingga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Baca Juga: Lahir dari 'Rahim' PDIP, Siapa Agustina Wilujeng? Unggul di Quick Count Pilkada Semarang 2024, 10 Tahun Jadi Anggota DPR RI