Pansus Pilkada DPRD Jember Temukan Dugaan Pelanggaran Penyelenggara, Wakil Ketua: KPU Jember Tak Mau Disumpah

SketsaNusantara.id - Panitia Khusus (Pansus) Pilkada DPRD Jember mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember, menjelaskan adanya beberapa

Salah satu hal yang diminta oleh Pansus Pilkada berkaitan dengan pemberian keterangan, atas temuan di lapangan.

"Tadi saat RDP kami meminta kepada KPU bisa memberikan keterangan sejujurnya, terkait hal-hal yang telah ditemukan atau yang melaporkan kepada kami," ujar Wakil Ketua Pansus David Handoko Seto, saat dikonfirmasi di DPRD Jember, Rabu 6 November 2024.

Baca Juga: Gerakan Relawan Demokrasi Soroti Penyelenggaraan Pilkada Jember, Pansus Pilkada Siap Terima Temuan di Lapangan

Dalam RDP yang berlangsung, David menerangkan jika ada temuan yang telah masuk yakni persoalan keberpihakan dari penyelenggara.

"Ada Ketua PPS Lojejer Kecamatan Wuluhan, ada dugaan pengerahan kepada KPPS untuk mengarahkan kepada salah satu paslon, ini semalam terjadi dan dibubarka oleh Ketua Pansus," imbuhnya.

Atas dasar temuan tersebut, David meminta kepada KPU Jember untuk memberikan keterangan terkait hal tersebut secara benar, agar bisa terlaksana Pilkada yang jujur dan adil.

Baca Juga: Usai Audiensi dengan 6 Elemen Masyarakat, Pansus Pilkada DPRD Jember Segera Panggil Penyelenggara Pemilu

"Maka dari itu, tadi ada anggota Pansus yang meminta melegitimasi pernyatan yang disampaikan KPU dengan sumpah sebelum mengklarifikasi adanya temuan tersebut," tuturnya.

Politisi NasDem ini menyampaikan, jika KPU Jember tidak berkenan disumpah karena beberapa alasan yang disampaikan.

"Jadi tadi ada yang meminta sumpah kepada KPU dan kami juga Pansus disumpah tetapi mereka enggan, padahal jika benar maka seharusnya bisa melakukannya. Tapi ini kami serahkan ke publik bagaimana menilainya. Apalagi ada temuan keberpihakan penyelenggara di lapangan yang sudah ditemukan Pansus," ungkapnya.

Baca Juga: Ditanya Soal Bukti Penetapan Tim Perumus, KPU Jember Enggan Tunjukan yang Asli?

Sebab, menurut David dengan adanya temuan dan bukti yang sudah diterima Pansus ini bisa dikonfirmasi langsung secara jelas oleh KPU dan dilegitimasi dengan sumpah tersebut.

"Nah, mau tidak mau kita ini patut untuk curiga kepada penyelenggara mengapa tidak mau," tegasnya.