Resmi Menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra Dikritik Karena Pernyataannya Terkait Tragedi Mei 1998

Dalam tanggapannya, Yusril juga mengakui pentingnya dialog dan pemahaman yang lebih baik mengenai peristiwa tersebut, serta perlunya penanganan yang lebih komprehensif terhadap isu-isu HAM di Indonesia.

Baca Juga: Siapa Menteri Desa yang Baru? Profil Yandri Susanto, Suami Calon Bupati Serang yang Punya Harta Rp20 Miliar

Ia berharap agar pernyataannya tidak disalahartikan dan dapat membuka ruang untuk diskusi yang lebih konstruktif mengenai sejarah dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Sementara itu Direktur Eksekutif Amnesti Internasional, Usman Hamid menyatakan bahwa pernyataan Yusril bahwa tak ada pelanggaran HAM di tragedi 1998 adalah keliru.

Sebab Komnas HAM sendiri sudah menyimpulkan bahwa ada pelanggaran berat pada tragedi 1998.

Baca Juga: Di Mana Lokasi Lembah Tidar? Tempat Menteri Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto Digembleng

Menurut Usman Hamid, tidak sepantasnya pejabat negara mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang HAM dimana ia merupakan pejabat yang salah satu urusannya adalah legislasi HAM.

Pernyataan itu menurut Usman Said sebagai bentuk pengabaian resmi dari tim gabungan pencari fakta pemerintah serta penyelidikan pro judisial Komnas HAM di masa lalu.

Dimana seluruh penyelidikan itu telah menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.***

 Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!