Jadi Sorotan! Utang BUMN Karya jadi Tantangan Berat Menteri BUMN Prabowo-Gibran

SketsaNusantara.id – Dalam pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menjadi salah satu sorotan utama.

Harris Turino, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa calon menteri BUMN era Prabowo akan menghadapi tantangan berat.

Salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan adalah terkait masalah utang besar yang menjerat BUMN Karya.

Baca Juga: BRI Sabet 3 Penghargaan Bergengsi TOP BUMN Awards 2024, Direktur Utama Sunarso Dinobatkan sebagai Best CEO

"Dalam diskusi ini, kita tahu bahwa BUMN memiliki segunung utang. Terutama BUMN karya yang hutangnya sudah begitu besar," ujar Harris dalam acara "Daulat Bicara: Siapa Menteri BUMN Pilihan Prabowo?" yang digelar di Jakarta pada Jumat 11 Oktober 2024.

Diskusi ini diadakan oleh Promedia TV dan dihadiri sejumlah tokoh, termasuk pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro.

Salah satu sorotan utama dalam diskusi tersebut adalah transformasi Kementerian BUMN yang disebut-sebut akan berubah menjadi "Super Holding BUMN."

Baca Juga: Heboh Anak Pejabat BUMN Pamer Punya G-Wagen, Ternyata Segini Harga Mercedes Benz AMG G63 yang Awalnya Diproduksi untuk Keperluan Militer

Transformasi ini menuntut pemimpin yang tangguh, kompeten, dan berani mengambil langkah strategis untuk menghadapi tantangan besar tersebut.

Harris mengungkapkan bahwa siapa pun yang akan memegang posisi Menteri BUMN harus siap mengatasi berbagai persoalan yang ada, termasuk penyelesaian utang dan perbaikan tata kelola BUMN. Ia menambahkan, sosok yang dipilih haruslah berkompeten, tidak peduli dari mana asal latar belakangnya.

"Saya tidak mempermasalahkan siapa yang akan memimpin kementerian ini, apakah itu anak kiai, relawan, atau siapa pun, asal orang itu berkompeten dan bertanggung jawab," jelas Harris.

Baca Juga: Viral, Bocah SD Pamer Isi Garasi Punya 5 Mobil Mewah Ada Alphard hingga Mercedes Benz G Wagon, Diduga Anak Petinggi BUMN

Selain itu, posisi Komisaris dan Direksi BUMN juga harus diisi oleh individu yang memiliki kapabilitas tinggi.

Menurut Harris, BUMN harus dipimpin oleh orang-orang yang tidak hanya mampu menjalankan perusahaan, tetapi juga dapat memastikan keberlangsungan bisnis dan menyelesaikan masalah utang yang menghantui perusahaan pelat merah tersebut.