Jelang Debat Pilkada 2024, Komisi Informasi Jatim Dorong Isu Transparansi Masuk Materi

"Dengan demikian, seperti dimandatkan UU 14/2008 serta regulasi-regulasi turunannya, karena penyelenggaraan pemerintahan dijalankan transparan dan berintegritas, maka terbangunlah kepercayaan, ada kontrol sosial, muncul partisipasi publik, dan harapannya terwujud pemerintahan yang baik dan akuntabel," lanjutnya.

Baca Juga: Gus Fawait dan Ribuan Muslimat di Ambulu Berdoa Bersama untuk Pilkada Jember yang Damai dan Lancar

Tema mengenai transaparansi atau keterbukaan informasi publik biasanya tak pernah masuk dalam debat paslon di Pilkada-Pilkada sebelumnya.

Komitmen keterbukaan informasi sangat penting seiiring dengan perkembangan teknologi informasi di zaman sekarang.

Menurut Edi, pihaknya sudah berkomunikasi dengan KPU terkait pentingnya memasukkan materi KIP itu dalam debat calon pilkada.

Dasar acuannya adalah hasil monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilaksanakan KI Provinsi Jatim dalam beberapa tahun terakhir.

"Secara keseluruhan, dari hasil Monev kami, memang ada perkembangan cukup signifikan badan-badan publik di Jatim dalam hal optimalisasi layanan transparansi informasi. Namun, komitmen itu sejauh ini masih belum merata. Nah, karena itu perlu terus didengungkan bersama,’’ pungkasnya.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini!