SketsaNusantara.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 tinggal 4 bulan lagi.
Di tengah tahapan Pilkada ini, Bawaslu Jatim terus melakukan langkah taktis dan strategis untuk mencegah sekaligus menindak adanya potensi pelanggaran.
Untuk mencapai tujuan tersebut, jajaran Bawaslu Jatim melakukan pertemuan dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan di Mapolda Jatim pada Jumat, 26 Juli 2024.
Baca Juga: KPU Kabupaten Magetan Ganti Organisasi Kepemudaan Tingkatkan Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2024
Anwar Noris, Koordinator sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), menuturkan bahwa pertemuan tersebut sebagai silaturrahim dan memperkuat kolaborasi di dalam Gakkumdu.
"Pertemuan sentra Gakkumdu ini juga untuk meningkatkan kesepahaman dalam pola penanganan Pemilihan Serentak 2024,” kata Anwar seperti dikutip SketsaNusantara.id dari laman resmi Bawaslu Jatim.
Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) merupakan amanat dari UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca Juga: Bawaslu Kabupaten Madiun Temukan Beberapa Kendala Usai Pelaksanaan Coklit, Ini Langkah Antisipasinya
Tugasnya untuk menyamakan pemahaman pada penanganan perkara tindak pidana pemilu yang anggotanya terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Kriminal Umum Polda Jatim, Kombes Farman mengungkapkan kesiapan kepolisian untuk bersinergi dalam menangani setiap dugaan pelanggaran.
”Secara internal kepolisian sudah membuat posko digital. Kami berharap terjadi kesaman visi di Gakkumdu. Kita perlu saling memberikan masukan dan saran,” ungkapnya.
Baca Juga: Antisipasi PSU, Bawaslu Jombang Tingkatkan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024
Sementara itu pihak kejaksaan yang diwakili Jaksa Penuntut Umum, Ubaydillah juga menyampaikan kesiapan dalam menangani dugaan pelanggaran pidana dalam Pemilihan Serentak 2024.
”Kami siap mendukung dalam menangani dugaan pelanggaran pidana pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Kami siap bantu dalam 24 jam,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Mojokerto Tangani Laporan Dua Kepala Dinas
Coklit di Rumah Bupati Jember, Bawaslu Terus Kawal Hak Pilih Masyarakat di Pilkada 2024
Rawan Diskriminasi, Bawaslu Kabupaten Situbondo Lakukan Patroli Kawal Hak Pilih di Eks Lokalisasi Gunung Sampan
Coklit Minggu Terakhir, KPU Kabupaten Ngawi Desak PPK Selesaikan Tindak Lanjut Saran Perbaikan dari Bawaslu
Bawaslu Kabupaten Mojokerto Kembalikan Berkas Laporan Dugaan Netralitas ASN
Wujudkan Demokrasi Inklusif pada Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Pacitan Sambut Kunjungan Pramuka Disabilitas