Cuitan Mahfud MD Kritik Pernyataan Bahlil Lahadalia Soal Investor Asing yang Masuk ke IKN Banjir Komentar Netizen dan Jadi Sorotan

SketsaNusantara.id - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut mengomentari pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Mahfud MD menyinggung pengakuan Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa hingga kini belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dilansir SketsaNusantara.id dari cuitan di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Mahfud MD mengingatkan Bahlil Lahadalia untuk terus mencari investor IKN.

Baca Juga: IKN Nusantara: Melangkah Menuju Masa Depan dengan Ruang Terbuka Hijau dan Wisata yang Menakjubkan

"Oooh, sampai saat ini belum ada ya? Cari terus, Mas Bahlil,"

"Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan," demikian cuitan Mahfud MD.

Cuitan Mahfud MD itupun viral hingga dibanjiri ribuan komentar.

"Bukannya pernah ada yg bilang asing pada antre buat invest? Sampe tom lembong nantang buka data tapi pihak sana gak berani alibinya rahasia negara. Kenyataannya emag gada investor aseng yg tertarik kan  dah pake duit klean aja patungan. Klean kan banyak nimbun harta  sama pake duit presiden 2024-2029 aja, katanya kan doi orang paling ikhlas se Indonesia," komentar netizen.

Baca Juga: VIRAL! Video Seorang Bule Bikin Vlog Kondisi Terkini Pembangunan di IKN, Heboh Karena Sebut IKN Sebagai...

"Ibukota negara didanai oleh asing itu aja udh terdengar aneh di telinga gw," tulis netizen.

"Investor mana yg mau percaya taruh uangnya kalau sistem, aturan dan UU bisa dirubah seenaknya utk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu. Kepercayaan internasional sudah berkurang kepada Indonesia. Mereka tidak buta dengan aksi koboy pimpinan negara," ujar netizen.

"Prof Mahfud sedang memasak IKN," timpal yang lain.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia sempat mengaku bahwa memang benar belum ada investor asing yang masuk.

Menurutnya, hal tersebut dipengaruhi lantaran pemerintah belum merampungkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).