Ia menerangkan, banyak masyarakat yang jarang sekali berkunjung ke wilayah kota, maka namtinya hasil dari PAD ini bisa dikembalikan lagi ke masyarakat melalui berbagai program.
"Dari hasil pajak ini, dengan meningkatnya PAD, bisa dialokasikan untuk pembangunan baik itu jembatan, sarana pendidikan, ataupun infrastruktur lainnya. Jadi ada simbiosis mutualisme, saling menikmati," beber Ardi.
Selain memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan berpelat luar Jember melalui skema pembelian stiker atau kupon khusus, pihak dewan juga mendorong pengetatan pengawasan terhadap kinerja para juru parkir di lapangan agar tidak terjadi kebocoran.
Ardi mengingatkan bahwa, larangan pemungutan liar sudah tertuang secara jelas dalam ikatan kerja para petugas parkir.
Ia meminta masyarakat untuk tidak ragu mendokumentasikan serta melaporkan oknum juru parkir yang melanggar aturan melalui saluran pengaduan Wadul Gus'e.
"Dalam ikatan kerja mereka sudah dicantumkan tidak boleh melakukan pemungutan liar. Untuk tahun ini, berkat laporan aduan masyarakat, sudah ada dua jukir paruh waktu yang diberhentikan. Ini langkah realistis kita untuk menertibkan itu," pungkasnya. ***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI
Artikel Terkait
Silpa Tahun Anggaran 2025 Capai Rp600 Miliar, Ketua DPRD Jember: Sebagian Dialokasikan untuk Tambal Belanja Pegawai
Pasca Rapat APBD 2027 Tertutup, Fraksi PKB DPRD Jember Pastikan Pembahasan Selanjutnya Dilaksanakan Secara Terbuka
Evaluasi LPP APBD 2025, DPRD Jember Minta Pemkab Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Gubernur dan BPK
Fraksi Gerindra DPRD Jember Sebut Rencana Pinjaman di RAPBD 2027 Difokuskan untuk Percepatan Pembangunan, Ardi: Demi Kemaslahatan Rakyat
DPRD Jember Minta Pemkab Kaji Ulang Pinjaman Rp786,5 Miliar, Widarto: Masih Ada Alternatif Selain Utang
DPRD Jember Fasilitasi Pemulangan Jenazah Warga Nogosari yang Meninggal di Kotabaru Kalimantan Selatan
Fokus Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Fraksi PPP DPRD Jember Restui Rencana Pinjaman Daerah Rp786 Miliar ke PT SMI
Fraksi PKB DPRD Jember Tanggapi Soal Pinjaman Rp786,5 Miliar, Candra: Pastikan Infrastruktur Merata Hingga Desa
Terima Aspirasi Ratusan Kades Soal Pemangkasan DD, Ketua DPRD Jember Halim: Mereka Ingin Pemerataan Infrastruktur
Tolak Pinjaman Rp786 Miliar, Wakil Ketua DPRD Jember Widarto Tunjukkan Rumus APBD 2027 Bebas Utang