Wali Kota Blitar: Jadi Penghubung Efektif Masyarakat, LKK Wajib Pahami Arah Kebijakan Pemerintah

SketsaNusantara.id - Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin terus memperkuat peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan pembangunan daerah.

Hal itu ditegaskan saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) se Kecamatan Sukorejo. Kegiatan yang berlangsung di Balai Kecamatan Sukorejo itu diikuti ratusan Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua LPMK.

Mas Ibin, sapaan akrabnya, menandaskan, peningkatan kapasitas LKK bukan sekadar pembekalan. Melainkan, lanjut dia, upaya memperkuat pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab RT, RW, serta LPMK dalam mendukung pembangunan daerah.

Baca Juga: Kemenag - Disdik Kota Blitar Gelar Workshop, Ajak Guru Terbitkan Buku Antologi

Menurutnya, seluruh unsur LKK harus memahami arah kebijakan pemerintah agar mampu menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

“Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah tidak tinggal diam. Kami terus menghadirkan berbagai inovasi program yang menjawab tantangan di masyarakat," kata Mas Ibin.

Karena itu, pintanya, LKK harus memahami grand design kebijakan daerah, visi-misi, serta program pembangunan agar memiliki pemahaman yang sama hingga ke tingkat masyarakat.

"Keseragaman dan kekompakan ini menjadi kunci keberhasilan implementasi program di lapangan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah dan LKK menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kata dia, LKK juga diharapkan aktif menyebarluaskan informasi mengenai berbagai program pemerintah.

Baca Juga: Kemenag Kota Blitar Gelar Workshop, Tantang Guru Terbitkan Buku

"Agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata," tandas ASN KPU RI ini. 

Senada, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Blitar, Fredy Hermawan menjelaskan, LKK memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyampaian informasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, katanya, seluruh pengurus LKK perlu memahami berbagai program prioritas daerah maupun nasional.

“LKK memiliki tugas menjangkau masyarakat sekaligus menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan warga. Kami berharap seluruh pengurus mengetahui dan menyampaikan berbagai program prioritas daerah sesuai RPJMD 2025–2029 maupun program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat,” ujarnya.