Gejayan Kembali Jadi Pusat Perlawanan Sipil, Mahasiswa dan Berbagai Kelompok Siapkan Aksi Kritik Pemerintahan Prabowo-Gibran

Aliansi juga mendesak pencabutan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Di samping itu, mereka menuntut perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat.

Tuntutan lainnya mencakup pendidikan gratis, layanan kesehatan yang mudah diakses, perlindungan hak-hak buruh, hingga pemulihan kondisi ekonomi masyarakat. Massa juga menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak nonsubsidi.

"Tekanan ekonomi dan berbagai proyek bermasalah pemerintah yang lekat dengan korupsi menyatukan gerakan," kata Mesa, Sabtu, 13 Juni 2026.

Aksi tersebut juga mendapat dukungan dari Forum Cik Di Tiro, sebuah jaringan masyarakat sipil non-partisan. Kelompok itu turut melakukan konsolidasi bersama berbagai unsur masyarakat menjelang demonstrasi.

Perwakilan Forum Cik Di Tiro, Rachma, menjelaskan bahwa berbagai persoalan ekonomi menjadi faktor yang mempertemukan banyak kelompok dalam satu gerakan. Isu kenaikan harga BBM nonsubsidi dan melemahnya nilai tukar rupiah menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, jaringan yang terlibat dalam aksi berasal dari beragam latar belakang. Mereka terdiri dari mahasiswa, buruh, hingga pekerja rumah tangga yang memiliki perhatian terhadap kondisi sosial dan ekonomi saat ini.

Keterlibatan berbagai kelompok tersebut membuat aksi di Gejayan kembali menjadi sorotan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kawasan itu kembali menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat yang ingin menyampaikan tuntutan kepada pemerintah melalui jalur demonstrasi.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!