SketsaNusantara.id - Pertigaan Gejayan di Yogyakarta kembali menjadi titik perhatian publik. Kawasan yang memiliki sejarah panjang sebagai ruang gerakan masyarakat sipil itu akan menjadi lokasi demonstrasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Aksi tersebut diarahkan untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berbagai isu ekonomi, pendidikan, hingga kebebasan sipil menjadi bagian dari tuntutan yang akan disuarakan massa.
Tidak hanya mahasiswa, aksi juga melibatkan jaringan masyarakat sipil dari berbagai latar belakang. Sejumlah kelompok menyatakan telah melakukan konsolidasi beberapa hari sebelum demonstrasi berlangsung.
Gejayan sendiri memiliki tempat khusus dalam sejarah gerakan sosial di Yogyakarta. Sejak era Reformasi 1998, kawasan tersebut kerap menjadi lokasi berkumpulnya berbagai kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
Tradisi itu terus berlanjut melalui berbagai aksi yang dikenal dengan nama Gejayan Memanggil. Pada tahun ini, aksi digelar oleh kelompok bernama Aliansi Rakyat Memanggil yang memiliki karakter serupa dengan gerakan sebelumnya.
Selain menyampaikan orasi politik, massa juga berencana menggelar berbagai kegiatan lain. Beberapa di antaranya berupa pertunjukan teatrikal dan pembacaan puisi di lokasi aksi.
Aliansi Rakyat Memanggil terdiri dari berbagai kelompok yang bergabung tanpa struktur organisasi formal. Konsolidasi dilakukan secara terbuka di sejumlah titik untuk mempersiapkan jalannya demonstrasi.
Ketua Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Mesa, menjelaskan bahwa mahasiswa dari berbagai fakultas telah mengadakan pertemuan menjelang aksi. Salah satu konsolidasi dilakukan di kawasan kantin Fakultas Filsafat UGM yang dikenal sebagai Bonbin UGM.
Menurut Mesa, sekitar seratus mahasiswa menghadiri pembahasan teknis demonstrasi tersebut. Mereka berencana berjalan kaki dari Bundaran UGM menuju pertigaan Gejayan yang berjarak sekitar tiga kilometer.
Dalam aksi itu, Aliansi Rakyat Memanggil membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan yang menjadi perhatian adalah penghentian program makan bergizi gratis yang dinilai memiliki kerawanan dalam pelaksanaannya.
Selain itu, mereka juga menyoroti program koperasi desa merah putih. Massa aksi menilai program tersebut perlu dievaluasi karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip ekonomi rakyat yang mereka suarakan.
Artikel Terkait
Ribuan Warga Langkat Demo Bansos Belum Merata, Gerbang Kantor Bupati Roboh, Afandin Siap Temui Menteri Sosial
5 Fakta Demo 21 April 2026 di Kantor Gubernur Kaltim, Massa Tuntut Rudy Mas’ud Mundur hingga Respons DPRD
Demo Tolak Kebijakan Gubernur Kaltim Berujung Tegang, Aksi Orator Redam Massa Jadi Viral di Media Sosial
5 Fakta Mohammad Jumhur Hidayat, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Menteri Lingkungan Hidup, 2 Kali Dipenjara Gara-gara Demo
Serba-Serbi Demo Mahasiswa dalam Peringatan Hardiknas 2026, BEM SI Berikan 'Kartu Kuning' untuk Kemdiktisaintek, Soroti Gelapnya Pendidikan Indonesia