KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Notifikasi SMS dan WhatsApp di 2 BUMN, Nilai Kerugian Negara Disebut Hampir Rp2 Triliun

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik tengah menelusuri perkara dengan potensi dampak keuangan yang signifikan terhadap negara. Nilai kerugian tersebut masih bersifat dugaan awal dan dapat berkembang seiring proses penyidikan.

Dalam praktiknya, penerbitan surat perintah penyidikan menjadi tahap penting dalam penanganan perkara korupsi. Langkah tersebut dilakukan setelah penyelidik menemukan indikasi yang cukup untuk meningkatkan status penanganan kasus ke tahap penyidikan.

Pada fase ini, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum. Di antaranya memeriksa saksi, mengumpulkan dokumen, meminta keterangan ahli, hingga melakukan penyitaan apabila diperlukan.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kronologi perkara maupun periode pengadaan yang sedang ditelusuri. Informasi mengenai pihak yang akan dimintai keterangan juga masih belum disampaikan kepada publik.

Kasus ini menambah daftar perkara yang sedang ditangani KPK sepanjang tahun 2026. Perkembangan lebih lanjut mengenai penyidikan dugaan korupsi pengadaan notifikasi perbankan tersebut masih menunggu hasil pendalaman yang dilakukan penyidik.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!