SketsaNusantara.id– Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah tegas dalam menata kembali fungsi infrastruktur publik.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), sebuah bangunan yang menyalahi aturan di atas saluran irigasi Patrang, kawasan Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kepatihan, resmi dibongkar pada Kamis hingga Jumat 9 – 10 April 2026.
Langkah drastis ini diambil karena bangunan tersebut dinilai menyumbat aliran air dan menjadi pemicu genangan di wilayah perkotaan. Proses eksekusi dilakukan secara kolaboratif bersama Satpol PP, Dishub, TNI/Polri, serta perangkat kecamatan setempat.
Kepala DPUPR Kabupaten Jember, Murdiyanto, menegaskan bahwa pembongkaran ini bukan sekadar tindakan fisik, melainkan upaya penegakan hukum atas ruang publik.
Menurut dia, keberadaan bangunan di atas saluran irigasi jelas melanggar regulasi yang berlaku.
"Kami merujuk pada Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2015. Secara aturan, garis sempadan irigasi harus steril dari bangunan permanen maupun liar. Bangunan yang kami tertibkan ini posisinya sangat fatal karena menutup akses pemeliharaan dan menghambat debit air," ujar Murdiyanto.
Baca Juga: Genjot PAD 2026 dari Retribusi PKL, Pemkab Jember: Masih Opsi dan Perlu Kajian Matang
Murdiyanto menambahkan, kondisi bangunan tersebut sebenarnya sudah mengalami kerusakan berat.
“Jika tidak segera diratakan, material bangunan berisiko runtuh ke dalam saluran dan menyebabkan penyumbatan total yang akan berdampak luas pada permukiman warga saat hujan deras,” imbuhnya.
Fokus utama dari aksi ini meliputi normalisasi aliran. Pihaknya berupaya mengembalikan fungsi saluran irigasi agar distribusi air lancar tanpa hambatan bangunan. Termasuk melakukan mitigasi bencana dan edukasi publik.
Baca Juga: Urai Kemacetan di Puger, Pemkab Jember Perpanjang Durasi Operasional Truk Tambang
Lebih lanjut, Murdiyanto mengimbau warga Jember untuk lebih peduli terhadap fungsi drainase di lingkungan masing-masing. Ia menegaskan bahwa pihak dinas akan terus memantau titik-titik rawan lainnya di wilayah perkotaan.
"Target kami adalah menciptakan tata kelola infrastruktur yang tertib. Kami berharap masyarakat sadar bahwa satu bangunan liar di atas saluran bisa merugikan ribuan warga lainnya akibat banjir. Mari kita jaga bersama demi kenyamanan seluruh warga Jember," pungkasnya.***
