Dampak Perang Iran Menghantui, Airlangga Hartarto dan Purbaya Segera Tetapkan Skema WFH Nasional Demi Hemat Energi

SketsaNusantara.id – Konflik antara Iran dan Israel-Amerika yang memicu lonjakan harga minyak dunia memaksa Pemerintah Indonesia mengambil langkah ekstraordiner.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dikabarkan tengah berkoordinasi intensif dengan jajaran terkait untuk segera menetapkan skema Work From Home (WFH) sebagai solusi taktis penghematan energi nasional.

Langkah ini diambil menyusul ancaman krisis pasokan BBM global yang diprediksi akan membebani APBN jika konsumsi dalam negeri tidak ditekan secara signifikan.

Baca Juga: Gubernur Jatim Terapkan WFH Tiap Rabu Mulai April 2026, Khofifah Klaim Jadi Solusi Efisiensi BBM

Seperti dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Airlangga mengatakan bahwa kebijakan WFH akan ditetapkan pemerintah pada bulan ini.

Dimana kebijakan ini menyangkut ASN dan pekerja swasta yang disampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Jum'at, 27 Maret 2026.

Sedangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa WFH tidak akan menggangu pendapat negara.

Baca Juga: Rais Syuriah PCNU Kota Samarinda Awali Khutbah Jumat Bulan Syawal di Masjid Negara IKN

"Enggak akan mengganggu (pendapatan negara) kalau kita pilih dengan cermat," ungkap Purbaya terkait efek WFH bagi pendapatan negara.

"Tapi untuk pabrik-pabrik yang memang membutuhkan kerja terus menerus kan gak harus (WFH), terus untuk pelayanan publik juga harus tetap jalan," ungkap Purbaya lagi.

Langkah ini diambil pemerintah sebagai langkah persiapan skenario terburuk dampak dari eskalasi konflik Iran dengan Israel-Amerika.

Penghematan energi melalui WFH adalah langkah preventif agar stabilitas ekonomi tetap terjaga dan subsidi BBM tidak jebol akibat gejolak harga dunia.

Baca Juga: Selesai Isi BBM, Sebuah Mobil di Tabalong, Kalsel Terbakar di Depan SPBU, Diduga Karena Rokok Elektrik

Meskipun instruksi ini awalnya ditujukan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara), pemerintah juga menghimbau sektor swasta untuk turut serta menerapkan kebijakan serupa.