Tuntut Sidang Terbuka di Peradilan Umum! Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Disorot, Koalisi Sipil Tolak Peradilan Militer dan Minta Transparansi

SketsaNusantara.id - Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras aksi penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Peristiwa yang diduga melibatkan empat anggota TNI itu dinilai sebagai bentuk kekerasan brutal yang mencederai prinsip hak asasi manusia (HAM) serta merusak fondasi demokrasi di Indonesia.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak hanya merupakan tindak pidana biasa, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari pola kekerasan yang lebih luas dan sistematis. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar kasus ini diproses melalui sistem peradilan umum, bukan peradilan militer.

“Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar keempat tersangka dituntut melalui peradilan umum demi menjamin transparansi dan akuntabilitas,” ujar Dimas dalam keterangannya, Rabu 18 September 2026.

Baca Juga: Update Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis HAM Andrie Yunus, TNI dan Polri Ungkap Informasi Berbeda Soal Terduga Pelaku

Menurutnya, langkah TNI yang berencana menangani perkara ini melalui mekanisme peradilan militer justru menimbulkan kekhawatiran publik. Ia menilai, peradilan militer selama ini kerap dikritik karena dianggap tidak sepenuhnya terbuka dan berpotensi melanggengkan impunitas.

Dimas menambahkan, jika kasus ini hanya diselesaikan di ranah militer, maka kemungkinan besar hanya pelaku lapangan yang akan diproses hukum. Sementara itu, dugaan adanya aktor intelektual atau pihak yang berada dalam rantai komando lebih tinggi berpotensi luput dari pertanggungjawaban.

“Unsur sistematis dan tanggung jawab komando sangat mungkin tidak terungkap apabila prosesnya dilakukan di peradilan militer. Kasus ini berisiko berhenti pada pelaku lapangan saja,” tegasnya.

Baca Juga: TNI Respons Isu Keterlibatan Prajurit dalam Kasus Andrie Yunus, Penyelidikan Internal Ditegaskan Berjalan Transparan

Koalisi Masyarakat Sipil juga menekankan pentingnya pengusutan secara menyeluruh hingga ke pihak yang diduga menjadi dalang di balik aksi kekerasan tersebut. Mereka menilai, transparansi dalam proses hukum menjadi kunci untuk memastikan keadilan bagi korban sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, koalisi turut menyoroti tanggung jawab pimpinan institusi terkait. Mereka menilai Kepala BAIS, Panglima TNI, hingga Menteri Pertahanan tidak dapat lepas tangan atas peristiwa ini. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan komando, ketiganya dinilai harus memastikan kasus tersebut diusut hingga tuntas.

Dalam konteks yang lebih luas, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Komnas HAM segera turun tangan melakukan penyelidikan. Hal ini untuk menilai apakah kasus tersebut memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, mengingat adanya indikasi tindakan yang terstruktur dan sistematis.

Baca Juga: Polisi Ungkap Fakta Mengejutkan Terkait Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus: Pelaku Sempat Berupaya Hilangkan Jejak Usai Serang Korban

Terlebih, Andrie Yunus dikenal sebagai pembela HAM yang aktif dalam berbagai advokasi, termasuk terkait isu revisi Undang-Undang TNI sejak awal 2025. Koalisi menilai, latar belakang tersebut tidak bisa diabaikan dalam melihat konteks peristiwa yang terjadi.

Koalisi juga mengaitkan kasus ini dengan rangkaian kekerasan sebelumnya, termasuk kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025. Mereka menilai, adanya dugaan keterlibatan unsur yang sama perlu menjadi perhatian serius otoritas sipil.