Kamis, 4 Juni 2026

Diduga Picu Keracunan MBG, Fraksi Gerindra DPRD Jember Soroti Kinerja Tak Profesional SPPG: Rekomendasi Cabut Izinnya

Photo Author
Angga Juli Setiawan, Sketsa Nusantara
- Sabtu, 7 Februari 2026 | 14:59 WIB
Anggota Komisi B DPRD Jember Ahmad Hoirozi saat dikonfirmasi. (Dok.SketsaNusantara.id/Angga Juli Setiawan)
Anggota Komisi B DPRD Jember Ahmad Hoirozi saat dikonfirmasi. (Dok.SketsaNusantara.id/Angga Juli Setiawan)

SketsaNusantara.id - Pasca terjadinya keracunan yang diduga dari Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Umbulsari yang menimpa ratusan siswa dan tenaga pengajar, Fraksi Gerindra DPRD Jember meminta agar ada evaluasi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal ini dikarenakan agar menjaga kualitas dan mutu makanan, yang diberikan kepada anak-anak di Jember.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jember Ahmad Hoirozi mengatakan, kejadian seperti yang terjadi di SMPN 1 Umbulsari kerap kali terulang dan ini sangat memprohatinkan.

Baca Juga: Bupati Jember Gus Fawait Ancam Cabut Izin Dapur Gizi yang Lalai, Instruksikan Satgas MBG Bertindak Cepat

“Karena ini penerimanya anak-anak kita, sayang sekali jika dilakukan dengan tidak profesional. Padahal MBG ini bertujuan untuk memenuhi gizi dan mengentaskan angka kemiskinan serta stunting, terlebih lagi menumbuhkan ekonomi lokal,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu 7 Februari 2026.

Rozi menerangkan, jika SPPG sebagai ujung tombak utama dalam penyaluran MBG harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang harus dijalankan sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Sehingga sebelum SPPG itu beroperasi banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi, mulai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan syarat lainnya,” imbuhnya.

Baca Juga: Alami Gangguan Pencernaan Hingga Dilarikan ke Faskes, Ratusan Siswa dan Tenaga Pengajar di SMPN 1 Umbulsari Jember Diduga Keracunan MBG

Termasuk, lokasi pendirian SPPG yang harus representatif dan sesuai dengan regulasi agar mutu makanan terjamin.

“Kalau ini semua berjalan maka dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan kejadian keracunan, maka kami berharap kepada ahli gizi untuk memastikan standar makanan yang hendak diberikan,” terangnya.

“Kami juga meminta agar ada CCTV yang memantau 24 jam di area dapur, karena ini lokasi yang vital dan mudah tercemar higienisnya. Termasuk harus ada uji lab kelayakan dari makanan yang hendak diberikan,” sambungnya.

Anggota Komisi B DPRD Jember ini juga, meminta kepada Satgas MBG untuk secara berkala melakukan pemantauan terhadap penyaluran MBG.

Baca Juga: Dorong Pelaksanaan MBG Berjalan Optimal, Ketua DPRD Jember: SPPG Harus Patuhi Standar BGN

“Satgas MBG yang dibentuk ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran MBG, dan melakukan evaluasi segera terhadap SPPG ada di Jember,” tegasnya.

Halaman:

Editor: Angga Juli Setiawan

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X