SketsaNusantara.id - Pasca terjadinya keracunan yang diduga dari Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Umbulsari yang menimpa ratusan siswa dan tenaga pengajar, Fraksi Gerindra DPRD Jember meminta agar ada evaluasi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal ini dikarenakan agar menjaga kualitas dan mutu makanan, yang diberikan kepada anak-anak di Jember.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jember Ahmad Hoirozi mengatakan, kejadian seperti yang terjadi di SMPN 1 Umbulsari kerap kali terulang dan ini sangat memprohatinkan.
“Karena ini penerimanya anak-anak kita, sayang sekali jika dilakukan dengan tidak profesional. Padahal MBG ini bertujuan untuk memenuhi gizi dan mengentaskan angka kemiskinan serta stunting, terlebih lagi menumbuhkan ekonomi lokal,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu 7 Februari 2026.
Rozi menerangkan, jika SPPG sebagai ujung tombak utama dalam penyaluran MBG harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang harus dijalankan sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sehingga sebelum SPPG itu beroperasi banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi, mulai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan syarat lainnya,” imbuhnya.
Termasuk, lokasi pendirian SPPG yang harus representatif dan sesuai dengan regulasi agar mutu makanan terjamin.
“Kalau ini semua berjalan maka dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan kejadian keracunan, maka kami berharap kepada ahli gizi untuk memastikan standar makanan yang hendak diberikan,” terangnya.
“Kami juga meminta agar ada CCTV yang memantau 24 jam di area dapur, karena ini lokasi yang vital dan mudah tercemar higienisnya. Termasuk harus ada uji lab kelayakan dari makanan yang hendak diberikan,” sambungnya.
Anggota Komisi B DPRD Jember ini juga, meminta kepada Satgas MBG untuk secara berkala melakukan pemantauan terhadap penyaluran MBG.
Baca Juga: Dorong Pelaksanaan MBG Berjalan Optimal, Ketua DPRD Jember: SPPG Harus Patuhi Standar BGN
“Satgas MBG yang dibentuk ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran MBG, dan melakukan evaluasi segera terhadap SPPG ada di Jember,” tegasnya.
Artikel Terkait
2 Direktur BUMD Jember Diganti, DPRD Jember Minta Pengembangan Usaha Lebih Terukur dan Mandiri
Fasilitas Stadion Jember Sport Garden Banyak Kerusakan, Komisi B DPRD Jember Minta Segera Ada Alokasi Anggaran Perbaikan
Tiket Penerbangan Jember-Jakarta Turun, DPRD Jember Dorong Perbaikan Fasilitas Bandara Notohadinegoro
Ratusan Petani Terancam Tak Dapat Kuota Pupuk Bersubsidi, DPRD Jember Soroti Masalah Pemutakhiran Data e-RDKK 2026
Penyusunan Data e-RDKK Bermasalah, Komisi B DPRD Jember Siap Bongkar Dugaan Mafia Pupuk: Ini Merugikan Petani
Sektor Infrastruktur Jadi Sorotan, DPRD Jember Dukung Optimalisasi Kanal Wadul Gus E
Sidak Kios Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Wuluhan, DPRD Jember Temukan Masalah Pasca Pemutakhiran e-RDKK
Dorong Ketahanan Pangan dan Swasembada, Komisi B DPRD Jember Pastikan Distribusi Pupuk Bersubsidi Harus Tepat Sasaran
Dorong Pelaksanaan MBG Berjalan Optimal, Ketua DPRD Jember: SPPG Harus Patuhi Standar BGN
Kabel Jaringan Semrawut dan Ilegal, DPRD Jember Segera Rampungkan Perda Utilitas: Sanksi Tegas Menanti