Menlu Tegaskan Kerja Sama Keamanan RI–Australia Bukan Aliansi Militer, Fokus Konsultasi Berkala

SketsaNusantara.id – Pemerintah Indonesia dan Australia akan membangun mekanisme dialog keamanan yang berlangsung secara berkala sebagai tindak lanjut dari disepakatinya Treaty on Common Security antara kedua negara. Forum tersebut dirancang sebagai ruang konsultasi strategis yang melibatkan pimpinan negara hingga jajaran menteri, guna merespons perkembangan situasi global dan kawasan.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, mengatakan bahwa pembentukan forum rutin tersebut merupakan bagian penting dari implementasi traktat keamanan yang baru saja ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 6 Februari 2026. Penandatanganan perjanjian itu disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Menurut Sugiono, kerja sama keamanan modern tidak dapat dilepaskan dari komunikasi intensif antarnegara. Oleh karena itu, Indonesia dan Australia sepakat memperkuat jalur dialog formal agar dapat saling bertukar pandangan secara terbuka terkait isu pertahanan dan keamanan regional.

Baca Juga: Prabowo Subianto dan PM Australia Anthony Albanese Resmi Tandatangani Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia

“Traktat ini membuka ruang konsultasi yang lebih terstruktur, mulai dari tingkat pimpinan negara hingga menteri. Ke depan, pembahasan akan dilakukan melalui forum yang berjalan secara rutin,” kata Sugiono.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan dialog melalui forum konsultasi bukanlah konsep baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Selama ini, Indonesia telah menjalankan berbagai mekanisme komunikasi serupa, baik di tingkat kawasan maupun bilateral, sebagai bagian dari diplomasi preventif.

Indonesia, kata Sugiono, aktif mengikuti pertemuan reguler antarmenteri luar negeri ASEAN serta menjalin dialog gabungan luar negeri dan pertahanan dengan sejumlah mitra strategis. Pola tersebut dinilai efektif dalam membangun kepercayaan dan memperkecil potensi kesalahpahaman di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.

Baca Juga: Sekjen Gerindra Sugiono Instruksikan Pencopotan Atribut HUT ke-18, Partai Sampaikan Permohonan Maaf kepada Masyarakat

Sugiono menilai bahwa kondisi global saat ini menuntut negara-negara untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi. Ketidakpastian geopolitik, konflik regional, hingga tantangan keamanan non-tradisional memerlukan kesamaan persepsi agar stabilitas tetap terjaga.

“Di situasi dunia yang semakin kompleks, komunikasi dan kolaborasi menjadi kunci. Forum konsultasi ini akan membantu kedua negara memahami perkembangan global dari sudut pandang yang sama,” ujarnya.

Lebih jauh, Sugiono menyampaikan bahwa Treaty on Common Security juga menjadi kelanjutan dari tradisi hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang telah terjalin selama puluhan tahun. Sejak pertengahan 1990-an, kedua negara telah membangun kebiasaan berdialog dalam isu-isu strategis, meski kini formatnya diperluas dan diperkuat.

Baca Juga: PM Australia Anthony Albanese Kunjungan ke Indonesia, Sambutan Meriah Diiringi Pasukan Berkuda hingga Tarian di Istana Presiden Tuai Kritik

Namun demikian, Sugiono menegaskan bahwa traktat keamanan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai aliansi militer. Ia memastikan perjanjian ini tidak mengikat salah satu pihak untuk terlibat dalam konflik atau menganggap ancaman terhadap negara lain sebagai ancaman bersama.

“Ini bukan pakta pertahanan dan bukan aliansi militer. Fokusnya adalah dialog dan konsultasi bilateral di bidang keamanan, bukan komitmen militer,” tegasnya.