Pilkada Tak Langsung Lewat DPRD Ditolak PDIP, Rakernas Tegaskan Kedaulatan Rakyat di Tengah Arah Politik DPR

Penataan sistem multipartai sederhana dipandang selaras dengan sistem presidensial.

Dalam forum yang sama, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan arah sikap partai.

Ia mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan sikap politik resmi. Sikap itu merupakan hasil kajian internal Rakernas.

"Ketujuh, rapat Komisi Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana yang merespons serius kerusakan ekologis, sesuai arahan utama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri," kata Hasto.

Rakernas I PDIP digelar bertepatan dengan peringatan HUT ke-53 partai. Kegiatan berlangsung pada 10–12 Januari 2025 di Jakarta.

Rakernas dihadiri pengurus partai dari pusat hingga daerah.

Di DPR, enam fraksi menyatakan dukungan terhadap pilkada lewat DPRD. Fraksi tersebut berasal dari Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.

Demokrat sebelumnya menolak, lalu bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.

PKS juga menyatakan dukungan dengan catatan tertentu. Partai itu mengusulkan pilkada lewat DPRD hanya berlaku tingkat kabupaten.

Dengan konfigurasi tersebut, PDIP menjadi satu-satunya fraksi DPR yang menolak usulan tersebut.

Di tengah dinamika politik itu, hasil survei LSI Denny JA menunjukkan sikap publik. Survei pada 6 Januari mencatat 66,1 persen responden menolak pilkada lewat DPRD. Data tersebut menambah konteks perdebatan mekanisme pilkada nasional.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!