Belum Terlambat, Anies Baswedan Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Percepat Proses Pemulihan Sumatra, Minta Publik Lakukan Ini

SketsaNusantara.id - Anies Baswedan mendesak pemerintah tetapkan status bencana nasional untuk Sumatera. Hal ini disampaikannya setelah mengunjungi langsung wilayah terdampak bencana yang ada di Aceh Tamiang, Langkat (Sumatera Utara) dan Padang (Sumatera Barat).

Melalui akun Instagram pribadinya, mantan Gubernur Jakarta itu memaparkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor sangat besar sehingga sulit ditangani oleh daerah.

Anies juga menekankan bahwa Sumatra butuh dukungan penuh dari negara dan pemerintah harus segera menetapkannya sebagai bencana nasional agar proses pemulihan bisa ditangani secara cepat melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Baca Juga: Ferry Irwandi Paparkan Prioritas Logistik Aceh 2025 dan Pentingnya Makanan Siap Makan bagi Korban Bencana

"Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu," ujarnya dikutip SketsaNusantara.id dari unggahan akun Instagram @aniesbaswedan pada hari Jumat, 12 Desember 2025.

"Kalau statusnya jadi bencana nasional, maka aliran logistik untuk warga terdampak bencana bisa dialirkan lebih deras. Mulai dari makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial," imbuhnya.

"Akses jalan yang putus bisa lebih cepat dibuka karena alat berat, TNI, dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif. Ke depannya, program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara. Bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas," tuturnya.

Mantan Menteri Pendidikan yang akrab disapa Abah itu memahami kekhawatiran jika status bencana sosial ditetapkan. Ia pun meminta publik untuk melakukan pengawasan ketat sehingga bisa dikelola dengan jujur dan transparan.

Baca Juga: Banjir Pujian, Menkeu Purbaya Sudah Siapkan Dana 60 T untuk Pemulihan Pasca Bencana di Sumatera: Hasil Efisiensi dari Anggaran Rapat yang Tidak Jelas

"Saya paham ada khawatiran. Kalau statusnya bencana nasional, apakah tidak makin rawan korupsi? Makin rawan tumpang tindih kewenangan atau intervensi pihak luar? Kekhawatiran itu wajar," ucapnya.

"Tapi jawabannya bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan tata kelolanya diawasi ketat sejak awal," tandasnya.

Menurutnya, pemerintah belum terlambat menetapkan status bencana nasional meski kini sudah jalan 2 minggu Sumatra dalam proses pemulihan.

Anies mengatakan bahwa penetapan status bencana nasional juga membawa pesan bahwa negara benar-benar serius menganggap hal ini sebagai urusan bersama, dan bukan hanya sekedar urusan daerah.

"Masih belum terlambat dan sangat relevan untuk mengambil keputusan ini. Tanggap darurat masih berlangsung, pemulihan pun akan panjang, dan keputusan hari ini akan menentukan seberapa kuat dukungan negara 1-2 tahun ke depan," ujarnya.