SketsaNusantara.id - Aktivis konservasi yang dikenal luas oleh publik Indonesia, Chanee Kalaweit, kembali muncul melalui sebuah video panjang di media sosial untuk memberikan pembaruan mengenai kondisi alam Indonesia serta hubungan antara organisasi konservasi dan pemerintah.
Dalam video yang diunggah di Instagram @chaneekalaweit, Chanee mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya dalam hampir tiga dekade perjuangannya, ada komunikasi terbuka antara Yayasan Kalaweit dan Kementerian Kehutanan.
“Halo semuanya, saya sudah lama tidak buat video. Ini saya buat video baru karena saya terima begitu banyak pesan dari teman-teman, dan memang fakta banyak hal yang kita perlu bahas tentang alam saat ini di Indonesia,” ujar Chanee membuka videonya yang dikutip oleh SketsaNusantara.id.
Ia menekankan bahwa investasi dalam perlindungan alam bukan hanya tentang satwa atau hutan, melainkan tentang masa depan masyarakat.
“Kalau kita berinvestasi dalam usaha perlindungan alam, kita sebenarnya investasi untuk masa depan kita sendiri, masa depan yang aman dan nyaman. Sebaliknya kalau kita berinvestasi dalam kerusakan alam, kita menuju bencana seperti saudara-saudara di Sumatera yang kesusahan,” katanya.
Pernyataan ini merujuk pada berbagai bencana ekologis yang semakin sering terjadi akibat kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.
Baca Juga: Jawaban Nyeleneh Puan Maharani Terkait Ajakan Pandawara Group Untuk Gotong Royong Membeli Hutan
Dalam video tersebut, Chanee secara gamblang menceritakan pengalaman pahitnya selama bekerja sebagai mitra Kementerian Kehutanan.
“Selama 27 tahun berjuang di Indonesia dengan Yayasan Kalaweit, walaupun menjadi mitra dari Kementerian Kehutanan, walaupun dapat banyak sekali dukungan dari masyarakat Indonesia, kami selama ini cukup dicuekin oleh Kementerian Kehutanan, oleh Menteri Kehutanan sebelumnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa dalam 9 tahun masa menteri sebelumnya, bukan hanya dicueki tetapi juga dipersulit.
“Perizinan kami tidak diperpanjang, bahkan kami dibatasi atau dilarang post di media sosial hal-hal yang tidak disukai oleh Kementerian tentang konservasi. Gawat ya,” tegasnya.
Menurut Chanee, kondisi tersebut membuat komunikasi antara NGO dan pemerintah hampir terputus total.
Artikel Terkait
Kembali Kritik Pemerintah, Fedi Nuril Minta Prabowo Tindak Tegas Pelaku Perusakan Hutan di Taman Nasional Tesso Nilo
Penggudulan Hutan di Sumatera Melonjak Tinggi Tahun 2024, Ratusan Ribu Hektar Hujan Primer Basah Hilang
Mahfud MD Bicara Blak-blakan soal Bencana Sumatera, Kerusakan Hutan, hingga Dugaan Kolusi Perizinan yang Dinilai Memicu Longsor dan Banjir
Pandawara Group Usulkan Gerakan Donasi untuk Membeli Hutan Usai Banjir Bandang Sumatra, Begini Respons Warganet
WALHI Beberkan Kerusakan Hutan 2016–2024 di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Ratusan Izin Tambang hingga Proyek Energi Terkait Deforestasi
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Izin Pelepasan Hutan di 3 Kawasan Terdampak Banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar