SketsaNusantara.id - Pemerintah Kabupaten Jember tengah menyiapkan lokasi wisata kuliner, di sekitaran Alun-alun Jember.
Namun, DPRD Jember meminta kebijakan yang akan diambil ini harus memperhatikan berbagai aspek salah satunya aspek sosial.
Anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni mengatakan, rencana pembangunan lokasi wisata kuliner untuk mengakomodir para pelaku UMKM ini langkah yang baik.
"Ini kebijakan yang baik, apalagi keinginan dari Pemkab Jember agar bisa menumbuhkan geliat ekonomi dan UMKM di Jember," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu 3 Desember 2025.
Sebelum mengambil langkah pengerjaan lokasi wisata kuliner tersebut, Tabroni menegaskan harus ada kajian terlebih dahulu sehingga tidak terjadi konflik sosial nantinya.
"Seharusnya ada kajian dan uji publik semacam itu terlebih dahulu, karena di sekitaran alun-alun ini banyak kepentingan yang harus diakomodir," imbuhnya.
"Misalnya, di sepanjang area yang akan direncanakan pembangunan street food ini ada sekolah, gereja, Polres dan pemukiman warga serta kantor-kantor OPD. Maka ini harus diakomodir semua kepentingannya," tegasnya.
Tabroni mengungkapkan, jika kebijakan dari pemerintah ini harus bisa bermanfaat baik bagi pelaku UMKM dan masyarakat sekitar.
"Karena di sana ini lokasinya padat, jadi harus ada langkah-langkah penerapannya dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari jika dipermanenkan," tuturnya.
Baca Juga: Akses Internet Timpang, Komisi B DPRD Jember Desak Diskominfo Segera Selesaikan 24 Titik Blank Spot
Politisi PDI Perjuangan ini menjabarkan, belum mendapatkan site plan pengerjaan street food tersebut dengan detail dari OPD terkait.
"Kita belum tahu perencanaannya bagaimana, desiannya bagaimana. Maka kita akan panggil segera Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Satpol PP dan beberapa dinas lainnya yang berkaitan," jelasnya.
Artikel Terkait
Disebut Maling, DPRD Jember Tempuh Jalur Hukum: Kami Laporkan Kuasa Hukum Perumahan
Menapak Jejak Pahlawan Bangsa, Fraksi PKB DPRD Jember Serukan Asa Semangat Perjuangan
RDP Batal Digelar, Komisi B DPRD Jember Kawal Ketat Isu Strategis Mulai Pupuk Subsidi hingga LP2B
Penyelarasan RAPBD 2026, Komisi B DPRD Jember Tunda Pembahasan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Dishub Siapkan Skema Pra Bayar Penarikan Retribusi Parkir, Komisi C DPRD Jember: Ini Langkah Menekan Kebocoran PAD
DPRD Jember Dorong UKPBJ Buat Aplikasi Pemantau Pekerjaan Pemenang Tender
DPRD Jember Soroti APBD 2026, Komisi B: Perbaikan Infrastuktur dan Penyusunan Desain Olahraga Daerah Harus Jadi Prioritas
Akses Internet Timpang, Komisi B DPRD Jember Desak Diskominfo Segera Selesaikan 24 Titik Blank Spot
PAD Hingga November 2025 Capai Rp803,4 Miliar, Komisi C DPRD Jember Minta Bapenda Optimalkan Potensi Pendapatan Lainnya
Dorong Pembuatan Sistem Pengawasan Pendapatan Berbasis Digital, DPRD Jember: Jangan Ada Kebocoran PAD Lagi