Keterbukaan Informasi Jember Kian Mengkilap, Pertahankan Predikat Informatif dengan Skor Melesat

SketsaNusantara.id - Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember terhadap transparansi publik kembali diganjar apresiasi tinggi dalam Malam Anugerah Keterbukaan Informasi (KI) Award Jawa Timur 2025.

Bertempat di Hotel Aston Bojonegoro pada Sabtu, 29 November 2025, Kabupaten Jember sukses mempertahankan predikat Informatif dengan peningkatan skor yang signifikan.

Jika pada tahun sebelumnya Jember mencatat skor 93,98, kali ini angkanya melonjak tajam menjadi 98,11.

Baca Juga: Kebangkitan Ekonomi Jember, Gus Fawait Dorong Anak Muda Jadi Pilar Utama Kewirausahaan

Hal itu seakan menegaskan upaya serius dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Jember.

Tak hanya tingkat kabupaten, prestasi ini turut dirasakan hingga level desa. Dua desa di Jember juga menerima penghargaan bergengsi tersebut.

Pertama adalah Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, yang meraih skor 89,07 dan masuk kategori Menuju Informatif. Kedua adalah Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, yangberhasil menembus kategori Informatif dengan skor 91,54.

Baca Juga: Gus Fawait Sampaikan Pesan Prabowo, Dorong Optimalisasi Lahan dan Ekonomi Petani di Semboro Jember

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, yang menerima penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur menyatakan, capaian itu adalah bukti nyata dari dedikasi dan komitmen Bupati Jember, Gus Fawait.

Dedikasi tersebut, menurut dia, sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dia menekankan betapa krusialnya transparansi informasi bagi pembangunan Jember. "Akses terhadap setiap rencana dan kebijakan pemerintah merupakan hak asasi warga Jember. Ini sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif dan kontribusi masyarakat dalam memajukan wilayah," jelasnya.

Baca Juga: RAPBD 2026 Jember Dipangkas Ratusan Miliar, Bupati Gus Fawait Fokus Gunakan Bantuan Pusat untuk Pembangunan Daerah

Lebih lanjut, keterbukaan informasi membuka ruang bagi publik untuk secara langsung mengawasi kinerja pemerintah dan kemajuan proyek pembangunan.

Hal ini menjadi kunci untuk memastikan seluruh kegiatan pemerintahan berjalan efisien, akuntabel, dan sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan.