RDP Batal Digelar, Komisi B DPRD Jember Kawal Ketat Isu Strategis Mulai Pupuk Subsidi hingga LP2B

SketsaNusantara.id - DPRD Jember memastikan seluruh program prioritas yang disusun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, tepat sasaran.

Termasuk memastikan capaian serapan dan evaluasi Organisasi Prangkat Daerah (OPD), yang tinggal menyisakan 1 bulan sebelum berganti tahun anggaran.

Komisi B DPRD Jember telah menjadwalkan rapat kerja bersama dengan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Jember, tetapi kepala dinasnya tidak bisa hadir.

Baca Juga: Menapak Jejak Pahlawan Bangsa, Fraksi PKB DPRD Jember Serukan Asa Semangat Perjuangan

Alhasil, Komisi B DPRD Jember pertemuan tersebut akan dijadwalkan ulang untuk bisa mendapatkan laporan yang komperhensif.

“Kami mengundang 2 OPD hari ini yakni, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dan DTPHP. Karena adanya miskomunikasi dan kurang selarasnya, agenda batal digelar,” ujar Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto saat dikonfirmasi, Kamis, 20 November 2025.

“Kehadiran kepala pengguna anggaran (KPA) atau kepala dinas ini sangat penting, karena mereka sebagai eksekutor untuk menjalankan kebijakan,” imbuhnya.

Baca Juga: Disebut Maling, DPRD Jember Tempuh Jalur Hukum: Kami Laporkan Kuasa Hukum Perumahan

Candra menjelaskan, jika dalam pembahasan tersebut ada beberapa isu strategis dan mendesak yang harus mendapatkan penjelasan detail.

Termasuk persoalan pemutakhiran e-RDKK, penerapan Permentan No 17 tahun 2025 hingga persiapan ketersediaan pupuk bersubsidi jelang masa tanam.

“Kita tahu sebentar lagi musim tanam kuartal pertama terjadi, kita ingin pastikan ketersediaan pupuknya hingga serapan hasil produksi petani,” ungkapnya.

Baca Juga: Saluran Irigasi Tertutup Perumahan, DPRD Jember Segera Panggil Pengembang: Sudah Diundang Tapi Tak Datang

Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penguatan produksi dan stabilisasi pangan, maka ini harus bisa dijelaskan oleh kepala dinas secara langsung.

Selanjutnya, ia menuturkan isu strategis lainnya berkaitan dengan progres Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang harus tetap terjaga, meskipun Jember mendapatkan bantuan 10 ribu unit rumah.