SketsaNusantara.id - Sengketa lahan pemandian Patemon Kecamatan Tanggul Jember, kini telah ada titik temu setelah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember mengakui tidak memiliki data asetnya.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Jember Ikbal Wilda Fardana, setelah RDP di DPRD Jember, Jumat 14 November 2025.
"Setelah kita lakukan RDP bersama BPKAD dan ahli waris telah disampaikan bahwa objek Patemon ini, Pemkab Jember tidak memiliki dasar (kepemilikan aset)," ujarnya.
Ikbal mengatakan, dengan ini lahan Patemon ini yang bisa menunjukan dokumen kepemilikan adalah dari pihak ahli waris.
"Jadi memang yang bisa menunjukan dokumen kepemilikan lahan tersebut dari pihak ahli waris, maka tadi BPKAD meminta kepada kami untuk segera mengeluarkan rekomendasi," sambungnya.
"Selanjutnya nanti tinggal menunggu hasil appraisal atau perhitungan nilai objek tersebut, untuk segera ditindaklanjuti," imbuhnya.
Baca Juga: RAPBD 2026 Turun Rp341 Miliar, DPRD Jember Minta Pelayanan Publik Tak Terhenti
Politisi PPP ini menekankan, jika proses ganti rugi ini tidak bisa dilakukan secara langsung melainkan harus melalui berbagai proses.
"Ya mulai dari pengecekan dokumen, perhitungan nilai objek hingga proses ganti rugi nantinya. Maka kami berharap pihak kuasa hukum ahli waris untuk bersabar," ungkapnya.
Sebab, saat ini keuangan daerah juga dalam kondisi tidak baik-baik saja karena adanya pemangkasan dana transfer dari pusat ke daerah.
"Kenapa kami minta bersabar? Tadi sudah kami sampaikan kalau saat ini anggarannya ada pemotongan sekitar Rp270 miliar dari pusat," tegasnya.
"Tetapi kami meminta untuk kepastian perhitungan segera dilakukan, agar mengetahui nilai objek tersebut," lanjutnya.
Artikel Terkait
Satu Pimpinan DPRD Jember Tersangkut Kasus Hukum, Wakil Ketua Widarto: Tak Pengaruhi Kinerja Parlemen
HET Pupuk Bersubsidi Turun 20 Persen, Komisi B DPRD Jember Minta Dinas TPHP Awasi Kuota dan Proses Distribusinya
Kementan Umumkan Harga Pupuk Bersubsidi Turun, Fraksi Gerindra DPRD Jember Siap Kawal Kebijakan Pemerintah Pusat
Banyak Pohon Tumbang saat Cuaca Ektrem, Komisi C DPRD Jember Minta OPD Segera Lakukan Perempesan
RAPBD 2026 Segera Dibahas, DPRD Jember Pastikan Tidak Ada Kendala Setelah Konsultasi Pemprov Jatim
DPRD Jember Minta Partai NasDem Segera Usulkan Pengganti Pimpinan Sementara, Widarto: Ini Sesuai dengan Tatib Dewan
Komisi B DPRD Jember Kritik Pedas Pelaksanaan Program Gerobak Cinta, Candra: Perencanaanya Tak Maksimal
Program Gerobak Cinta Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Dongkrak Ekonomi Lokal, Fraksi Gerindra DPRD Jember Kawal Implementasinya
RAPBD 2026 Turun Rp341 Miliar, DPRD Jember Minta Pelayanan Publik Tak Terhenti
PPPK Paruh Waktu Minta Kepastian Status, Ini Kata DPRD Jember