KPK Rencanakan Keberangkatan Tim Khusus ke Arab Saudi, Usut Tuntas Kasus Korupsi Kuota Haji 2024

SketsaNusantara.id – Ditengah gugatan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus kuota haji 2024, KPK nyatakan akan berangkatkan tim ke Arab Saudi.

Ini menyangkut komitmen KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kuota haji tambahan tahun 2024 sekaligus menampik bahwa KPK telah menghentikan pengusutan kasus ini.

Pemberangkatan tim ini dalam rangka memperkuat bukti dan mendapatkan keterangan yang lebih komprehensif terkait kasus yang kini sedang diusut KPK.

Baca Juga: Tok! Biaya Haji 2026 Turun Menjadi Rp 87,4 Juta per Jemaah, Ini Rincian dan Komponen yang Ditanggung Langsung Oleh Jemaah

Saat ini  KPK sedang memfinalisasi rencana keberangkatan tim penyidik ke Arab Saudi seperti dilansir SketsaNusantara.id dari kanal YouTube tvOneNews.

Penyelidikan ini menurut KPK akan berfokus pada alokasi dan distribusi tambahan kuota haji sebanyak 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia.

Inilah yang diduga telah disalahgunakan dan merugikan keuangan negara hingga mencapai triliunan rupiah.

Baca Juga: Tok! Biaya Haji 2026 Turun Menjadi Rp 87,4 Juta per Jemaah, Ini Rincian dan Komponen yang Ditanggung Langsung Oleh Jemaah

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa keberangkatan tim penyidik ke Arab Saudi merupakan langkah strategis yang tidak terhindarkan dan harus dilakukan pemerintah.

Ini mengingat locus delicti atau tempat kejadian perkar dan beberapa pihak kunci yang terkait dengan kasus ini berada di sana.

"Rencana ke Arab Saudi sudah masuk dalam to-do-list kami. Ini penting untuk mendapatkan data dan keterangan dari pihak-pihak terkait, khususnya yang berada di sana, baik itu perwakilan Pemerintah Saudi maupun biro-biro travel yang terlibat," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 12 November 2025.

Baca Juga: Kabar Gembira! Hasil Lobi Prabowo Subianto, Indonesia Cetak Sejarah Diizinkan Bangun Kampung Haji di Mekkah

KPK berharap dapat segera mendapatkan izin dan mengatur logistik keberangkatan agar penyidikan bisa berjalan lebih cepat.

Kasus sendiri bermula dari dugaan penyimpangan dalam pembagian tambahan kuota haji sebesar 20.000.