Sorotan Tajam Anies Baswedan atas Klaim Presiden Prabowo Angka Kemiskinan dan Pengangguran Turun: Lah Kok Bisa?

SketsaNusantara.id – Anies Baswedan soroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan jika angka kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia menurun.

Pernyataan Prabowo Subianto ini dikeluarkan dalam Sidang Kabinet Paripurna DPR RI menyebut angka kemiskinan nasional turun ke level 8,47 persen.

Menurut Prabowo, angka ini merupakan angka terendah sepanjang sejara dimana tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun ke angka 4,67 persen, angka terendah sejak krisis 1998.

Baca Juga: Profil Ki Anom Suroto, Dalang Kondang Asal Klaten yang Meninggal Dunia, Mantan Timses Anies Baswedan yang Pernah Tampil di 5 Benua

Pernyataan Prabowo ini menuai sorotan tajam, salah satunya dari tokoh politik sekaligus mantan rival di Pemilu 2024, Anies Baswedan.

Dimana klaim capaian yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang menandai satu tahun masa pemerintahannya oleh Anies Baswedan dipertanyakan.

Anies Baswedan mempertanyakan substansi di balik angka-angka statistik yang 'membuat senang' tersebut.

Baca Juga: Anies Baswedan Soroti PHK 2025: 42 Ribu Pekerja Kehilangan Mata Pencaharian, Lapangan Kerja Formal Makin Sulit

"Setahun sudah pemerintahan berjalan, Bapak Presiden batu saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 1998, bagus dong kalau begitu," ungkap Anies Baswedan dilansir SketsaNusantara.id dari laman Instagram @aniesbaswedan.

"Tapi kenapa obrolan sehari-hari justru sebaliknya?susah cari kerja, lowongan seret, PHK dimana-mana, lah kok bisa?," imbuhnya.

Menurut Anies, angka di lapangan justru lebih kompleks sebab dari data absolut justru angka pengangguran menurutnya justru naik.

"Jadi prosentasenya memang turun tapi jumlah orang bertambah, kan angkatan kerjanya membesar," tegasnya.

Anies juga menyebutkan bahwa saat ini justru kualitas kerja melemah dimana pekerjaan bersifat part time bertambah sementara pekerjaan full time berkurang.

Sementara itu, mayoritas pekerja Indonesia menurutnya mayoritas masih bekerja inforal, artinya upah masih rendah dan tak punya cukup perlindungan hukum.