“Kuotanya harus dipastikan, jangan sampai nanti di lapangan ada kios-kios nakal yang menjual di atas HET atau menggunakan sistem bundling. Terlebih lagi menggunakan data fiktif agar bisa menjual kuotanya ke pihak lain,” tegasnya.
“Kami juga meminta kepada APH agar bisa melakukan monitoring kepada kios yang terindikasi nakal, untuk bisa ditindaklanjuti secara tegas,” paparnya.
Ia mengajak masyarakat, agar ikut mengawasi proses distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Jember. Bila ada yang tidak sesuai dengan aturan bisa segera dilaporkan.
"Secepatnya akan kami panggil DTPHP, PT Pupuk Indonesia dan Distributor untuk memastikan proses distribusinya nanti," tutupnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI
Artikel Terkait
Tantangan Berat! Transfer Pusat ke Daerah Berpotensi Dipangkas Rp600 Miliar, DPRD Jember Minta Pemkab Harus Siapkan Langkah Strategis
Realisasi PAD Agustus 2025 Masih Rp690 Miliar, DPRD Jember Desak Bapenda Optimalisasi Pajak Daerah
Antisipasi Kebocoran PAD, DPRD Jember Minta Bapenda Benahi Lemahnya Realisasi PBB
Datangi Komisi VI DPR RI, DPRD Jember Usulkan Adanya Perluasan Runway di Bandara Notohadinegoro
Soroti Pemenang Lelang Proyek Infrastruktur, Komisi C DPRD Jember Sebut Masih Ada Rekanan yang Tawar Harga di Bawah 80 Persen
Polemik MBG Mencuat, DPRD Jember Beri Kritik Pedas ke SPPG: Masih Ada yang Belum Miliki Sertifikat Higienis dan Sanitasi
Jelang Akhir Tahun Puluhan Proyek Infrastruktur Baru Selesai Lelang, DPRD Jember Soroti Risiko Kualitas Pengerjaan
Paripurna APBD 2026 Ditunda, DPRD Jember Sebut Ada Pengurangan DBHCHT ke Daerah Sebesar Rp75 Miliar
Pembahasan APBD 2026 Belum Bisa Dilaksanakan, DPRD Jember Masih Konsultasikan 2 Hal Penting ke Pemprov Jatim
Satu Pimpinan DPRD Jember Tersangkut Kasus Hukum, Wakil Ketua Widarto: Tak Pengaruhi Kinerja Parlemen