Reformasi Belum Tuntas, Purbaya Ungkap Korupsi Daerah Masih Subur

SketsaNusantara.id - Korupsi di tingkat daerah rupanya masih menjadi masalah serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai reformasi birokrasi di daerah belum berjalan sepenuhnya.

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam tiga tahun terakhir menunjukkan masih banyak celah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik.

Baca Juga: Datangi Kantor Dirjen Pajak, Purbaya Yudhi Sadewa Dapati Pegawainya yang Pound Fit di Kantor

“Dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 pada Senin, 20 Oktober 2025.

Ia mencontohkan sejumlah kasus yang mencoreng pemerintahan daerah. Dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, hingga proyek fiktif di BUMD Sumatera Selatan.

“Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” imbuhnya.

Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Tegur Pemda Gegara Uang Rp215 Triliun Diam di Bank hingga Ekonomi Tidak Berputar

Menurutnya, praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa pengawasan di daerah belum efektif.

Purbaya menyebut rendahnya komitmen terhadap integritas dan transparansi menjadi akar masalah yang menghambat pembangunan.

Ia memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang dilakukan KPK. Hasilnya, indeks integritas nasional Indonesia masih berada di zona kuning atau kategori waspada.

Baca Juga: Dapat Laporan Pegawai Bea Cukai Nongkrong dan Bahas Asset di Kafe, Purbaya Yudhi Sadewa Tak Segan Untuk Memecat: Saya Persulit Hidupnya!

Skor nasional tercatat 71,53, di bawah target 74. Rata-rata provinsi hanya mencapai 67, sedangkan kabupaten 69. “Jadi, ini memang belum aman,” ungkap Purbaya.