Gaya Komunikasi Menkeu Purbaya Disorot, DPR Minta Tak Campuri Urusan Kementerian Lain dan Segera Sinkronkan Kebijakan APBN

“Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tambahnya.

Meski begitu, DPR tetap menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Purbaya. Dalam konteks pajak, Misbakhun bahkan menyarankan agar kenaikan PPN ditahan atau diturunkan hingga 8–10 persen. Menurutnya, kebijakan semacam itu bisa memperkuat daya beli masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, DPR berharap Menkeu Purbaya tetap menjalin komunikasi erat dengan parlemen dalam setiap langkah strategis.

“Kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” tegas Misbakhun.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya telah memaparkan rencana mengambil alih dana tak terserap MBG dalam rapat bersama DPR pada 10 September 2025. Ia juga menyebut akan menggandeng Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melaporkan perkembangan MBG secara rutin setiap bulan.

Namun, rencana itu sudah lebih dulu diingatkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar dikaji lebih hati-hati. Meski demikian, Purbaya tetap berpegang pada prinsip efisiensi anggaran.

“Kalau nggak dipakai, ya diambil, kenapa? Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarkan ke tempat lain yang lebih siap,” kata Purbaya kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, 7 Oktober 2025 lalu.

“Tetep saya akan nilai sampai akhir Oktober, kalau akhir Oktober saya tahu sampai Desember beberapa triliun yang nggak kepakai, saya ambil uangnya. Nggak ada bedanya, nggak ada yang berubah,” tandasnya.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!