Utang Indonesia Sentuh Rp9.138 Triliun, Kemenkeu Minta Publik Tak Panik

SketsaNusantara.id - Angka utang pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan publik setelah laporan terbaru mencatat total utang per Juni 2025 telah menembus Rp9.138 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat tidak panik. Pemerintah menegaskan bahwa beban utang tersebut masih terkendali dan berada di level aman secara fiskal.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menjelaskan bahwa utang negara merupakan bagian dari strategi pembiayaan pembangunan jangka panjang yang tetap memperhatikan kemampuan bayar di masa depan.

Baca Juga: Penuh Sanjungan! Momen Purbaya Yudhi Sadewa Makan di Kantin Karyawan dan Berbaur Dengan Pegawai yang Lain: Lihatnya Kasian Tapi Seragamnya Kemenkeu..

“Utang ini sebenarnya future tax. Artinya kewajiban yang akan dipenuhi di masa depan oleh generasi yang akan datang,” kata Suminto dalam Media Gathering 2025 di Novotel Bogor, Sabtu 11 Oktober 2025.

Ia menegaskan, prinsip kehati-hatian menjadi kunci dalam setiap penerbitan utang.

“Sehingga kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, terukur, dan dalam batas kemampuan membayar kembali di masa depan,” imbuhnya.

Baca Juga: Mengapa Subsidi Motor Listrik Belum Jalan? Menperin Ungkap Semua Sudah Siap tapi Keputusan Ada di Kemenko dan Kemenkeu

Dari total utang sebesar Rp9.138 triliun, Kemenkeu mencatat komposisi terdiri atas pinjaman sebesar Rp1.157 triliun dan surat berharga negara (SBN) senilai Rp7.980 triliun.

Jumlah tersebut sedikit menurun dari posisi Mei 2025 yang mencapai Rp9.177 triliun, namun masih lebih tinggi dibanding akhir 2024 yang berada di angka Rp8.813 triliun.

Meski nominalnya meningkat, pemerintah menilai rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih dalam batas aman.

Hingga Juni 2025, rasio utang Indonesia tercatat sebesar 39,86 persen dari PDB. Angka ini tergolong moderat dan lebih rendah dibanding banyak negara lain di kawasan.

“Satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibandingkan dengan banyak negara. Kita memahami bahwa debt to GDP ratio memang bukan satu-satunya indikator. Kita juga perlu memastikan utang ini kita kelola dengan baik,” ujar Suminto.