Sabtu, 18 Juli 2026

Tito Karnavian Ungkap Pemborosan Daerah: Rapat 2 Kali Jadi 10, Perjalanan 4 Kali Jadi 20

Photo Author
Boy Nugroho, Sketsa Nusantara
- Kamis, 9 Oktober 2025 | 21:00 WIB
Tito Karnavian terkait pemborosan anggaran di daerah, mulai dari modus rapat hingga kunjungan kerja. (Instagram/titokarnavian)
Tito Karnavian terkait pemborosan anggaran di daerah, mulai dari modus rapat hingga kunjungan kerja. (Instagram/titokarnavian)

SketsaNusantara.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti praktik pemborosan anggaran di berbagai pemerintah daerah.

Meski laporan keuangan tampak rapi, Mendagri menyebut masih banyak celah kebocoran yang terjadi di lapangan.

Ia mengungkap, bentuk pemborosan itu muncul dalam belanja birokrasi dan operasional yang kerap dilebihkan.

Baca Juga: Kemendagri Kini Punya 3 Wakil Menteri, Tito Karnavian: Tugas Saya Jauh Lebih Ringan

Pemerintah daerah, kata Tito, sering melipatgandakan kegiatan seperti rapat dan perjalanan dinas tanpa dasar kebutuhan yang jelas.

“Kalau belanja pegawai aman, masih harus dibayar. Tapi belanja birokrasi, belanja operasional pegawai kan banyak sekali juga terjadi pemborosan,” ujar Tito kepada awak media di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa 7 Oktober 2025.

Menurutnya, beberapa kegiatan seperti rapat internal dan perjalanan dinas sering kali tidak proporsional. Ia mencontohkan kegiatan rapat yang seharusnya cukup dua kali, justru dibuat hingga sepuluh kali.

Baca Juga: Mendagri Tito Sebut Inflasi Pangan Turun Jadi 2,31 Persen, Beras SPHP Bulog Disebut Jadi Penopang Utama Stok dan Harga Nasional

Begitu juga perjalanan dinas yang cukup empat kali, tetapi dilakukan dua puluh kali.

“Rapat-rapat yang tidak penting cukup dua kali, dibuat 10 kali. Kemudian juga perjalanan dinas ya mungkin cukup 4 kali dibuat mungkin 20 kali,” imbuhnya.

Tito menambahkan, pemborosan juga terjadi pada komponen biaya perawatan dan pemeliharaan.

Nilai anggaran pada pos tersebut kerap dinaikkan tanpa alasan rasional.

“Itulah salah satu. Biaya untuk perawatan dan pemeliharaan yang sebetulnya cukup terbatas ini kemudian dinaikkan dan sebagainya. Ini mau terjadi pemborosan-pemborosan kami,” katanya.

Fenomena ini, lanjutnya, bukan hanya persoalan pusat, tetapi juga menjalar ke daerah. Dalam banyak kasus, belanja dilakukan untuk formalitas tanpa menilai efektivitas program.

Halaman:

Editor: Boy Nugroho

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X