Basuki Laporkan Progres IKN, Tegaskan Pembangunan Difokuskan untuk Legislatif dan Yudikatif

SketsaNusantara.id - Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini dikebut seiring rencana Presiden Prabowo menjadikannya sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028.

Rencana besar itu dikuatkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, yang diteken Presiden pada 30 Juni 2025.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, baru-baru ini menyambangi Istana Negara untuk melaporkan perkembangan terbaru pembangunan IKN.

Baca Juga: 5 Fakta Kebakaran Hunian Pekerja di IKN, Kronologi, Penyebab hingga Pernyataan Otorita IKN: Saat Ini Aparat Sedang...

Dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto, Basuki menyampaikan kondisi terkini proyek strategis nasional tersebut.

“Pada kesempatan ini saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pasca terbitnya Perpres 79/2025,” tulis Basuki dalam akun Instagram miliknya pada Jumat, 3 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, pembangunan IKN akan difokuskan pada kawasan pendukung pemerintahan.

Baca Juga: Berjanji Pembangunan Tak akan Jawa Sentris, Wakil Presiden Gibran Hadiri Ulang Tahun Panglima Jillah di Kalimantan, Singgung IKN

Fokus utamanya adalah menuntaskan fasilitas legislatif dan yudikatif. Menurut Basuki, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar rencana pemindahan pusat pemerintahan berjalan sesuai target.

“Rencana program 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden @prabowo,” imbuhnya.

Lewat pernyataan tersebut, Basuki menegaskan keyakinannya bahwa pembangunan IKN bisa rampung sesuai jadwal. Ia optimis Nusantara siap menjalankan peran baru sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

“Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” tandasnya.

Dari sisi pembiayaan, dukungan juga datang dari Kementerian Keuangan. Pada 1 Oktober 2025, Basuki bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu.

Dalam pertemuan itu, disepakati tiga skema pendanaan pembangunan IKN, yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan Foreign Direct Investment (FDI).