Sehingga, perlu dilakukan inovasi dengan membuat sebuah aplikasi yang bisa memudahkan masyarakat membayar pajak dan membangun kesadarannya.
"Jadi saat membayar melalui juru tagih, atau RT/RW atau Desa langsung diberikan kwitansi pembayarannya, sehingga mereka tidak merasa dikecewakan," ucap Edi.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan, pentingnya pemerintah melakukan pengawasan di lapangan terhadap lahan-lahan kosong yang kini sudah ada bangunannya.
"Jangan sampai pajaknya masih berupa lahan kosong, tetapi faktanya sudah ada bangunan yang berdiri. Ini perlu langkah tegas dengan melakukan pengawasan langsung di lapangan," tutupnya.***
Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI
Artikel Terkait
DPRD Jember Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan dengan Libatkan Masyarakat
Dibuka Kembali 4 September 2025, Komisi C DPRD Jember Pastikan Kesiapan Jalur Gumitir
Perizinan Usaha Mie Gacoan Dinilai Tak Lengkap, Legislator NasDem DPRD Jember Minta Hentikan Pembangunan Sementara
Respon Polemik Nasional, Fraksi PKB DPRD Jember Minta Maaf dan Komitmen Tingkatkan Kinerja
AMJ Berikan 9 Tuntutan ke DPRD Jember, Korlap Aksi: Bebaskan Mahasiswa yang Masih Ditahan
Tiket Penerbangan di Bandara Notohadinegoro Mulai Dibuka, Ketua Komisi C DPRD Jember: Ini Peluang untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Sidak Tambak Udang Vaname di Ambulu, Komisi B dan C DPRD Jember Temukan Pipa Laut Telah Terpasang: Izinnya Belum Ada!
PT AAP Tambak Udang Vaname Tak Miliki Izin Lengkap, Ketua Komisi C DPRD Jember Minta Perusahaan Ditutup Total!
Tantangan Berat! Transfer Pusat ke Daerah Berpotensi Dipangkas Rp600 Miliar, DPRD Jember Minta Pemkab Harus Siapkan Langkah Strategis
Realisasi PAD Agustus 2025 Masih Rp690 Miliar, DPRD Jember Desak Bapenda Optimalisasi Pajak Daerah