Antisipasi Kebocoran PAD, DPRD Jember Minta Bapenda Benahi Lemahnya Realisasi PBB

SketsaNusantara.id - Rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2025 yang hanya sekitar Rp690,4 miliar, DPRD Jember menyoroti realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) yang masih jauh dari target.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo, saat dikonfirmasi, Kamis, 25 September 2025.

"Memang pasca RDP dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diketahui, target PAD di tahun 2025 mencapai Rp1,1 triliun lebih dan kini baru sekitar Rp690,4 miliar," ujarnya.

Baca Juga: Realisasi PAD Agustus 2025 Masih Rp690 Miliar, DPRD Jember Desak Bapenda Optimalisasi Pajak Daerah

Kondisi ini terlihat dari berbagai item PAD yang hingga bulan September 2025 ini, masih belum memenuhi target.

Salah satunya pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, yang target awalnya mencapai Rp83 miliar dan baru terealisasi sekitar Rp22,2 miliar.

"Kalau kita lihat PBB ini sangat kecil dan jauh dari target, padahal saat ini sudah bulan September. Maka masih ada waktu hingga 4 bulan ke depan untuk memaksimalkannya," imbuhnya.

Baca Juga: Tantangan Berat! Transfer Pusat ke Daerah Berpotensi Dipangkas Rp600 Miliar, DPRD Jember Minta Pemkab Harus Siapkan Langkah Strategis

Maka dari itu, Edi menegaskan Pemerintah Daerah harus serius menyikapi persoalan ini, pasalnya saat ini transfer pusat ke daerah juga dipangkas.

"Jalan satu-satunya meningkatkan PAD, dan PBB ini menjadi salah satu potensi dalam meningkatkan PAD," ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember menurutnya harus memiliki strategi yang pas dalam meningkatkan PAD dari sektor PBB ini.

Baca Juga: PT AAP Tambak Udang Vaname Tak Miliki Izin Lengkap, Ketua Komisi C DPRD Jember Minta Perusahaan Ditutup Total!

"Kurangnya sosialisasi pemerintah ke masyarakat, bahwa saat ini dalam membayar PBB sangat mudah bisa melalui ATM, M-Banking hingga membayar di gerai-gerai modern," paparnya.

"Jika sosialisasi dalam membayar PBB ini digalakkan, maka masyarakat akan sadar dalam membayar pajak. Saat ini banyak yang tidak membayar pajak, karena ada oknum (juru tagih) yang tidak membayarkan PBB ini," tegasnya.