Dedi Mulyadi Bantah Terima Gaji dan Tunjangan Bernilai Fantastis hingga 2,8 M Tiap Bulan, Transparansi Gubernur Jawa Barat Tuai Pujian Warganet

SketsaNusantara.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi angkat bicara terkait rumor gaji fantastis yang ramai beredar di media sosial. Di tengah kontroversi tunjangan fantastis Anggota DPR RI, gaji para pejabat negara termasuk kepala daerah pun tak luput jadi sorotan publik.

Belakangan ini, beredar kabar bahwa Gubernur Jabar mendapatkan gaji dan tunjangan fantastis mencapai Rp2,8 miliar per bulan atau lebih dari Rp33 miliar per tahun.

Menanggapi kabar tersebut, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya. Pria yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) ini secara terang-terangan mengungkapkan nominal gaji dan tunjangan yang diterimanya saat menjabat jadi Gubernur Jabar.

Baca Juga: Jerome Polin Kritik Tunjangan Rumah dan Anggaran Beras DPR hingga Puluhan Juta, Sindir Pemerintah yang Tak Pedulikan Nasib Rakyat Kecil di Indonesia

"Saya tegaskan, sejak awal saya terbuka menyampaikan bahwa gaji dan tunjangan gubernur Jawa Barat itu Rp8,1 juta tiap bulan," ungkap KDM dikutip SketsaNusantara.id dari video yang diunggah di akun Instagram @dedimulyadi71 pada hari Jumat, 12 September 2025.

Dedi Mulyadi juga menyebutkan bahwa ia tak menggunakan semua fasilitas yang diberikan pemerintah. KDM menghapus anggaran baju dinas dan tidak memakai mobil dinas Gubernur, serta menurunkan anggaran yang dinilai membengkak dari tahun-tahun sebelumnya.

Ia bahkan memangkas anggaran anggaran untuk perjalanan dinas hingga 93%, dari yang semula Rp 1,5 miliar menjadi Rp 100 juta di APBD 2025.

Baca Juga: Agak Lain! Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bawa Kabar Baik, Bebaskan Tunggakan Pajak di Tengah Maraknya Kepala Daerah Naikkan PBB, Ini Ketentuannya

"Saya mendapat fasilitas baju dinas, tapi saya tidak mengambilnya, jadi anggaran untuk baju dinas dari Provinsi itu tidak ada. Baju dinas itu pun saya beli sendiri," tuturnya.

"Mobil dinas juga saya juga tidak mengambilnya. Anggaran perjalanan dinas pun saya turunkan dari sebelumnya Rp1,5 miliar jadi Rp750 juta per tahun," imbuhnya.

"APBD 2025 anggaran perjalananan dinas diturunkan lagi jadi Rp100 juta per tahun, dan saya sekarang ini baru habis digunakan Rp74 juta. Jadi nanti bisa saya gunakan di bulan September sampai Desember 2025," terangnya.

Baca Juga: Bebas Berekspresi, Dedi Mulyadi Tidak Permasalahkan Maraknya Pemasangan Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI: Merah Putih Tetap Berkibar Paling Atas

Selain itu, Dedi Mulyadi juga membahas soal dana operasional yang diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah). Dana tersebut bersumber dari pendapatan daerah dan jumlahnya mencapai Rp28 miliar.

Ia menyebut dana operasional dipergunakan 75% untuk Gubernur dan 25% untuk Wakil Gubernur Jawa Barat. Secara rinci, KDM menjelaskan penggunaan dana operasional yang diperoleh dari pendapatan daerah termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat Jawa Barat.