Pemerintah Tegaskan Sikap atas 17+8 Tuntutan Rakyat, Yusril Ihza Mahendra Janji Penegakan Hukum Transparan serta Perlindungan Aspirasi

Dalam upaya menjaga transparansi, Yusril menjelaskan koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai disebut membentuk tim monitoring guna memastikan aparat penegak hukum bertindak sesuai norma hak asasi manusia. Komnas HAM juga diberi ruang penuh untuk melaksanakan tugas pemantauan, pengumpulan data, dan menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran.

Pemerintah, menurut Yusril, terbuka atas sorotan yang datang dari luar negeri. Menanggapi pandangan PBB mengenai demonstrasi di Indonesia, ia menegaskan bahwa tindakan hukum hanya diberikan kepada pihak yang melanggar.

Rakyat maupun mahasiswa yang berunjuk rasa secara damai tetap dijamin hak-haknya serta dilindungi oleh undang-undang yang berlaku.

Dengan penegasan itu, pemerintah berusaha menunjukkan komitmen menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi. Isu 17+8 Tuntutan Rakyat yang ramai di masyarakat dipastikan tidak akan diabaikan, melainkan dijadikan dasar untuk memperkuat arah kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. KLIK DI SINI!