Publik Soroti Penonaktifan Adies Kadir Usai Pernyataan Kontroversial Soal Tunjangan DPR dan Sewa Rumah

SketsaNusantara.id – Di tengah kabar penonaktifan sejumlah politisi, kali ini dari Partai Golkar resmi menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, dari jabatannya usai pernyataannya mengenai tunjangan anggota DPR menuai kritik keras dari publik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, secara resmi mengumumkan keputusan tersebut pada hari Minggu, 31 Agustus 2025. Penonaktifan itu mulai berlaku efektif per 1 September 2025.

“Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, mengumumkan penonaktifan Adies Kadir dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Adies, yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029, resmi diberhentikan dari Fraksi Partai Golkar terhitung mulai Senin, 1 September 2025,” tulis keterangan caption dari unggahan @bushcoo.

Baca Juga: 8 Pernyataan Presiden Tanggapi Situasi Indonesia: Cabut Anggota DPR Sembrono, Usut Tuntas Tragedi Affan Kurniawan hingga Tampung Aspirasi Masyarakat

Kalimat tersebut mempertegas bahwa keputusan ini bukanlah rumor, melainkan pernyataan resmi dari partai. Namun, bagi masyarakat luas, pernyataan itu belum cukup untuk meredakan kekecewaan.

“Keputusan ini diambil setelah Adies menuai sorotan publik akibat pernyataannya terkait tunjangan DPR,” tulis akun tersebut.

Adies Kadir sebelumnya mengeluarkan pernyataan bahwa tunjangan sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR masih tergolong wajar. Bahkan, ia menilai jumlah itu belum mencukupi untuk kebutuhan sewa rumah.

Baca Juga: Prabowo Umumkan DPR Cabut Tunjangan dan Stop Perjalanan Luar Negeri, Parpol Tegaskan Langkah Tegas untuk Kader

“Rp3 juta itu sudah paling murah. Kalau dikalikan satu bulan dengan 26 hari kerja, berarti kurang lebih Rp78 juta. Mereka masih nombok,” kata Adies berdasarkan keterangan unggahan tersebut.

Ucapan tersebut memicu gelombang reaksi dari masyarakat yang merasa tidak sepatutnya seorang pejabat publik melontarkan pernyataan seperti itu di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit.

Tak berhenti di situ, Adies juga sempat menyinggung kenaikan tunjangan beras dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta, serta tunjangan transportasi dari Rp4–5 juta menjadi Rp7 juta. Ia bahkan beralasan bahwa Menteri Keuangan mungkin merasa iba terhadap kondisi anggota DPR.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pastikan Ruang Dialog Terbuka, DPR Diminta Undang Tokoh Masyarakat dan Mahasiswa untuk Sampaikan Aspirasi

Namun, sehari setelah ucapannya menjadi sorotan tajam, Adies menarik kembali pernyataannya. Ia mengakui adanya kesalahan data dan menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan bagi anggota DPR.

Meski keputusan penonaktifan telah diumumkan, publik tampaknya masih skeptis terhadap langkah yang diambil Partai Golkar.

Dikutip SketsaNusantara.id dari unggahan @bushcoo, keterangan penonaktifan Adies Kadir ini memicu sejumlah komentar netizen.