Prabowo Umumkan DPR Cabut Tunjangan dan Stop Perjalanan Luar Negeri, Parpol Tegaskan Langkah Tegas untuk Kader

SketsaNusantara.id - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah signifikan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merespons aspirasi publik.

Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan komitmen parlemen untuk menyesuaikan sejumlah kebijakan terkait fasilitas anggota dewan.

Pengumuman ini disampaikan setelah pertemuan Presiden dengan sejumlah ketua umum partai politik di Istana pada Minggu, 31 Agustus 2025.

Baca Juga: Gus Yahya dan 16 Ormas Islam Ajak Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Situasi Demonstrasi, Siap Bahu Membahu Bersama Presiden Prabowo

Pertemuan tersebut membahas evaluasi fasilitas yang diterima wakil rakyat dan kebutuhan untuk memperkuat efektivitas kerja lembaga legislatif.

Prabowo menyampaikan laporan dari pimpinan DPR terkait kebijakan baru yang segera diterapkan.

"Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," tutur Prabowo dalam konferensi pers di Istana.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Membahas Perkembangan Situasi Negara Pasca Kepolisian Melakukan Pelanggaran saat Demo: Lakukan dengan Cepat dan Transparan

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata dalam memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran DPR. Dengan adanya penyesuaian fasilitas, diharapkan anggota dewan dapat lebih fokus pada agenda kerja yang bermanfaat bagi masyarakat.

Moratorium perjalanan ke luar negeri juga mencerminkan upaya parlemen untuk menata ulang prioritas kerja.

Kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa penggunaan anggaran negara akan lebih diarahkan pada hal-hal yang memberikan dampak langsung bagi publik.

Tidak hanya di tingkat parlemen, Prabowo menyebutkan bahwa partai politik turut mengambil peran penting dalam mendukung langkah ini.

"Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing," kata Prabowo.

Keputusan ini menunjukkan adanya konsolidasi antara pemerintah, DPR, dan partai politik untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.