Prabowo Desak Polisi Tuntaskan Kasus Brimob-Affan Kurniawan Secara Terbuka Demi Jaga Kepercayaan Masyarakat

SketsaNusantara.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya transparansi dalam proses pemeriksaan terkait insiden yang melibatkan tujuh anggota Brimob dan pengemudi ojek online, Affan Kurniawan.

Penegasan ini disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.

Prabowo menekankan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara cepat dan terbuka agar masyarakat dapat mengikuti perkembangannya dengan jelas. Kecepatan serta keterbukaan, menurutnya, sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Baca Juga: Gus Yahya dan 16 Ormas Islam Ajak Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Situasi Demonstrasi, Siap Bahu Membahu Bersama Presiden Prabowo

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana.

Presiden menambahkan bahwa pemerintah ingin memastikan penanganan kasus berjalan sesuai aturan. “Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegasnya.

Sebelumnya, Polri melalui Kadiv Propam Irjen Abdul Karim menyampaikan bahwa pemeriksaan awal telah dilakukan terhadap tujuh anggota Brimob yang berada di dalam kendaraan taktis saat insiden terjadi. Hasil pemeriksaan menyatakan ketujuh personel tersebut terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Membahas Perkembangan Situasi Negara Pasca Kepolisian Melakukan Pelanggaran saat Demo: Lakukan dengan Cepat dan Transparan

"Tujuh orang terduga pelanggar telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian," ujar Irjen Karim kepada awak media di Mabes Polri, Jumat 29 Agustus 2025.

Langkah cepat yang diambil Kepolisian RI diikuti dengan dorongan dari pemerintah agar proses selanjutnya dapat diselesaikan tanpa hambatan.

Penegasan dari Presiden Prabowo dinilai menjadi sinyal bahwa transparansi bukan hanya sekadar janji, melainkan komitmen yang harus diwujudkan.

Kasus yang menyita perhatian publik ini juga menjadi pengingat bahwa disiplin, profesionalisme, dan keterbukaan adalah kunci utama bagi institusi penegak hukum.

Dalam konteks ini, dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas.

Pemerintah berharap langkah tegas yang diambil dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.