SketsaNusantara.id - Rencana pelepasan aset daerah berupa lahan seluas 47 hektar di Jember, yang nantinya akan dibangun Sekolah Polisi Negara (SPN) oleh Polda Jawa Timur.
Kendati demikian, Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Jember terus melakukan pendalaman terkait rencana pemerintah melepaskan hibah aset daerah.
Anggota Pandus Aset DPRD Jember Anggun Tri Utami mengatakan, hibah aset yang diberikan kepada Polda Jawa Timur ini harus ditelaah menyeluruh agar tidak ada potensi kesalahan.
“Sebab, dalam proses pelepasan aset daerah ini yang paling diperhatikan adalah potensi persoalan hukumnya. Sehingga perlu dikaji terkait aturan hukum yang berlakunya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Agustus 2025.
Kendati demikian, Anggun menilai jika pembangunan SPN dan hibah lahan 47 hektar ini sudah diberikan maka akan ada dampak yang besar dari segi ekonomi.
“Pembangunan SPN ini bila dilihat lebih jauh, akan menjadi efek yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Karena nantinya, akan ada banyak sekali UMKM yang tumbuh di sekitar pembangunan SPN tersebut,” imbuhnya.
Baca Juga: Jalur Gumitir Dikebut Perbaikannya, DPRD Jember Ingatkan Kualitas Pengerjaanya Paling Utama
Politisi PKB ini juga menyampaikan, dengan adanya UMKM yang tumbuh di sekitar pembangunan SPN nantinya bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
“Terutama bagi pedagang atau pengusaha lokal, sehingga perputaran ekonomi di Jember meningkat,” paparnya.
Dengan adanya SPN, ia menyampaikan akan banyak peluang investasi yang akan masuk ke Jember.
Baca Juga: Tinjau Lokasi Perbaikan Jalur Gumitir, Komisi C DPRD Jember Dorong Percepatan Pengerjaannya
“Hal ini peluang yang besar mendatangkan investor, termasuk pembangunan insfrastruktur dan perputaran ekonominya akan tinggi,” sambungnya.
Lalu, ada peluang juga bagi pengembang di Jember yang bisa ikut membangun khususnya bangunan dan perumahan di sekitar sama.
Artikel Terkait
Trial Perdana AMP, Komisi C DPRD Jember Pastikan Kualitas dan Mutu Sesuai Spesifikasi
Sering Mangkir dari Sidang Paripurna, Fraksi PKB DPRD Jember Kritik Keras Wabup Djoko Susanto
Usai Wakil Bupati Djoko Dikritik Tak Pernah Hadir di Sidang Paripurna, Ini Kata Ketua DPRD Jember
Pertanyakan Wabup Tak Pernah Hadir Paripurna, Fraksi PKB DPRD Jember: Ini Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
Komisi B DPRD Jember Minta Disperindag Pastikan Elpiji 3 Kg Stok dan Harganya Stabil
Pansus Non ASN DPRD Jember Pastikan Penataan PPPK Paruh Waktu untuk Tenaga Honorer Harus Sesuai Prosedur
Reaktivasi Bandara Notohadinegoro, Komisi C DPRD Jember Pastikan Kesiapannya Sudah 96 Persen
Tinjau Lokasi Perbaikan Jalur Gumitir, Komisi C DPRD Jember Dorong Percepatan Pengerjaannya
Jalur Gumitir Dikebut Perbaikannya, DPRD Jember Ingatkan Kualitas Pengerjaanya Paling Utama
Rencana Hibah 47 Hektar Lahan, Pansus Aset DPRD Jember Konsultasikan ke Biro Hukum Pemprov Jatim: Ini Bentuk Kehati-hatian