Heboh Surat Istri Menteri UMKM Minta Fasilitas Negara untuk Misi Budaya ke Eropa, Publik Soroti Dugaan Penyalahgunaan Jabatan

SketsaNusantara.id – Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, mendadak jadi buah bibir di media sosial.

Bukan karena kebijakan, melainkan unggahan viral terkait sang istri, Tina Astari alias Agustina Hastarini, yang disebut-sebut ikut dalam sebuah agenda bertajuk Misi Budaya ke Eropa.

Pemicunya adalah surat resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM bertanggal 30 Juni 2025 yang diunggah oleh akun X @MurtadhaOne1.

Baca Juga: Biodata Profil Agustina Hastarini, istri Menteri UMKM Viral Diduga Minta Fasilitas Negara untuk Plesiran ke Eropa

Dalam surat tersebut, nama Tina Astari tercantum sebagai peserta kegiatan luar negeri dan disebut akan menjalani perjalanan ke sejumlah negara Eropa selama dua pekan, dari 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

Surat tersebut juga meminta dukungan kepada perwakilan diplomatik RI di negara-negara tujuan agar memberikan fasilitas bagi agenda tersebut.

Hal inilah yang memicu gelombang pertanyaan dari warganet.

Baca Juga: Menteri Kehutanan Ajak Agam Rinjani Diskusi Serius Terkait Keselamatan Pendaki, Bahas Soal Ini dengan Serius...

Sebab, Tina Astari bukanlah pejabat struktural di lingkungan kementerian.

Fakta bahwa surat resmi Kementerian digunakan untuk mendukung perjalanan istri menteri, membuat banyak pihak meragukan keabsahan dan urgensi kegiatan yang disebut sebagai “misi budaya”.

“Ini beneran istri Menteri UMKM minta pendampingan misi budaya? Bukannya itu ranah Dirjen Kebudayaan? Pakai kop Kementerian yang berangkat istri pejabat tapi minta difasilitasi,” tulis akun X @MurtadhaOne1, dikutip SketsaNusantara.id pada Jumat, 4 Juli 2025.

Baca Juga: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Beri Penghargaan Agam Rinjani dan Tim SAR Gabungan yang Telah Berhasil Evakuasi Juliana Marins

Tak berhenti sampai di situ, netizen juga menyoroti isi surat yang tidak merinci kegiatan misi budaya secara spesifik.

Banyak yang menyayangkan jika agenda pribadi berlindung di balik label kegiatan kenegaraan dan dibiayai anggaran negara.