Viral BPJS Hewan Peliharaan Akan Diluncurkan di Jakarta, Netizen Tidak Terima: BPJS Manusia Saja Belum Beres!

SketsaNusantara.id - Heboh beredar kabar program BPJS hewan peliharaan akan diluncurkan di Jakarta. DKPK (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian) Jakarta menggagas untuk meluncurkan program BPJS hewan peliharaan sebagai bantuan bagi pemilik hewan yang kurang mampu.

Kabar tersebut ramai diberitakan pada Jumat, 6 Juni 2025 lalu. Namun, akun Instagram @folkkonoha ikut menayangkan kabar tentang program BPJS hewan peliharaan ini kemarin tanggal 7 Juni 2025.

Usulan program ini didukung dengan antusias oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth.

Baca Juga: Viral! 4 Orang Jamaah Haji Indonesia Merokok di Kamar Hotel, Alarm Kebakaran Bunyi dan Lansia Panik Tak Mampu Turun Tangga

Menurutnya, program ini amat baik karena sebagian pemilik hewan biasanya memungut hewan telantar di jalan yang perlu perawatan, tetapi kadang tidak punya cukup dana.

Akan tetapi, bukannya menyambut kabar tersebut dengan semangat, banyak netizen yang menyikapi dengan marah dan kecewa.

Pasalnya, mereka merasa BPJS yang sedang berjalan saja belum beroperasi secara optimal. Ini malah akan meluncurkan program untuk hewan sebelum memperbaiki program yang sudah ada.

Baca Juga: Kementerian ESDM Laporkan Hasil Evaluasi di Lapangan Terkait Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

“Perbaiki dulu deh bpjs untuk masyarakat, baru buat hewan…” tulis akun @daftarimei pada kolom komentar postingan @folkkonoha.

“Anggaran yang nggak perlu keluar,” ujar akun @prygn82.

“Ngurusin manusia aja ga becus,” tulis akun @endo_putra20.

Baca Juga: Kunjungi Pulau Gag, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Minta Masyarakat Menilai Secara Objektif dan Akan Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Namun, ada juga sedikit komentar yang menyambut berita ini dengan bahagia karena bisa mendapat vaksin murah. Akan tetapi, warganet berpendapat bahwa vaksin mungkin tidak akan masuk dalam hitungan BPJS ini nanti.

Untuk saat ini, program masih baru akan dilakukan studi kelayakan. Implementasinya mungkin akan terealisasi pada tahun 2026 nanti dan hanya berlaku bagi warga yang memilki KTP Jakarta. ***