Gelombang PHK Massal di Industri Media, Ratusan Jurnalis Kehilangan Pekerjaan dan Tidak Diberi Hak Sesuai Undang-Undang

2. Mengawasi ketat pemenuhan hak normatif pekerja media, termasuk upah layak, pesangon, dan perlindungan sosial.

3. Mengutamakan dialog dengan serikat pekerja dalam setiap keputusan strategis yang berdampak pada tenaga kerja.

Baca Juga: PHK Massal Hantam Media Nasional, Badai Efisiensi Paksa Ratusan Karyawan TV dan Radio Angkat Koper

Ketua FSPMI, Aisha Shaidra, menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga marwah pekerja media.

"Industri boleh berubah, tetapi martabat pekerja tidak bisa ditawar," ujarnya.

Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, dalam pertemuan tersebut menyampaikan komitmennya untuk mengawal proses penanganan PHK di sektor media.

Ia juga membuka jalur pelaporan untuk kasus-kasus pelanggaran seperti penggajian di bawah UMR, sistem kemitraan yang menyimpang, hingga pembungkaman serikat pekerja.

Baca Juga: Kompas TV Hadapi PHK Massal, Inilah Momen Haru Presenter Menangis Saat Pamit di Siaran Langsung

Di tengah krisis yang melanda industri media, suara-suara dari balik layar pemberitaan kini menuntut perlindungan nyata.

Ketika para jurnalis dipaksa bertahan tanpa kepastian, kualitas dan independensi jurnalisme pun ikut terancam. Saatnya negara hadir dan memastikan bahwa para penjaga informasi tidak ditinggalkan dalam ketidakadilan.***

Jangan sampai ketinggalan kabar-kabar terbaik setiap hari dari SketsaNusantara.id dengan bergabung di WhatsApp Channel SketsaNusantara.id. Klik di sini