Pramono Anung Tebus 371 Ijazah Siswa, Wujud Komitmen Pendidikan yang Inklusif

SketasaNusantara.id - Pramono Anung Gubenur DKI Jakarta menunjukkan komitmen kuatnya terhadap pendidikan inklusif dengan menebus 371 ijazah siswa yang tertahan di sekolah akibat tunggakan biaya pendidikan.

“Hari ini sebanyak 371 siswa menerima bantuan untuk tahap kedua. Sehingga sebanyak 488 siswa telah menerima program pemutihan ijazah senilai Rp 1,69 miliar," dilansir SketsaNusantara.id dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Langkah ini sejalan dengan janji politiknya untuk memutihkan ijazah yang ditahan dalam 100 hari pertama masa jabatannya.

Baca Juga: Siaga Cuaca Ekstrem, BMKG Berikan Peringatan Dini untuk Wilayah Indonesia

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata dan mengurangi dampak negatif dari penundaan ijazah terhadap masa depan siswa.

“Insyallah Kita bisa terus menjalankan progam ini agar penerima bisa melamar pekerjaan dikemudian hari dan lebih produktif” diunggah oleh Pramono Anung dilansir SketsaNusantara.id dari Instagram @pramonoanungw.

Banyak siswa yang mengalami kesulitan menebus ijazah karena faktor biaya, sehingga ijazah mereka tertahan selama bertahun-tahun.

Baca Juga: Polytron Siap Luncurkan Mobil Listrik Pertama 6 Mei 2025, Harga Ramah Kantong dan Spesifikasi Canggih

Hal ini dapat menghambat akses mereka ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau kesempatan kerja yang lebih baik.

Untuk merealisasikan program pemutihan ijazah, Pramono Anung menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Zakat, Infak, dan Sedekah (Bazis) DKI Jakarta sebagai mitra dalam penyediaan dana.

Kerja sama ini memungkinkan pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah, dan hibah untuk membantu siswa yang memiliki tunggakan biaya pendidikan, sehingga ijazah mereka dapat ditebus dan tidak lagi tertahan di sekolah.

Baca Juga: Kunjungan Industri Siswa SMK, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember Sebut Bentuk Pembelajaran Kontekstual

Program pemutihan ijazah yang digagas oleh Pramono Anung bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas dan adil bagi warga Jakarta terhadap pendidikan.

Langkah ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan sukses.***