Pejabat atau Influencer? Gaya Komunikasi Gibran Rakabuming Raka di YouTube Tuai Kritik Tajam dari Aktivis Ferry Irwandi

SketsaNusantara.id- Ketika ruang digital semakin ramai dengan konten kreator, publik tentu tak menyangka bahwa Wakil Presiden RI pun ikut turun tangan.

Namun kehadiran Gibran Rakabuming Raka dalam bentuk monolog video berdurasi 6 menit di kanal YouTube resminya justru memantik kritik.

Salah satunya dari aktivis dan kreator Ferry Irwandi, yang menyoroti substansi dan etika komunikasi seorang pejabat publik di era konten digital.

Baca Juga: Gawat! Ferry Irwandi Ungkap Ancaman Doxing dan Lemahnya Keamanan Data di X

Dilansir SketsaNusantara.id dari kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Rabu, 30 April 2025, Ferry secara gamblang menyebut bahwa konten Gibran cenderung kehilangan substansi sebagai seorang pejabat publik.

“Kalau cuma monolog ngomong bonus demografi tanpa ada arah kebijakan, itu bukan fungsi seorang Wapres. Itu fungsi kreator,” ujar Ferry tegas.

Menurut Ferry, jabatan Wakil Presiden menuntut komunikasi kebijakan, bukan sekadar narasi motivatif. Kehadiran Gibran di ruang digital justru menyamakan dirinya dengan influencer biasa.

Baca Juga: Konsep Video Bonus Demografi Gibran Jiplak? Ferry Irwandi Sindir Lewat Konten Tandingan Lebih Berbobot: Sekarang Coba...

“Kontennya nggak salah, tapi substansinya kurang. Harusnya bicara apa yang pemerintah lakukan, bukan sekadar menyapa audiens ala content creator,” lanjutnya.

Ferry juga menyoroti gaya komunikasi Gibran yang menurutnya lebih berfokus pada penyampaian personal ketimbang arah program pemerintah.

“Kalau cuma bilang anak muda harus produktif tanpa menjelaskan support system-nya, itu bukan narasi pejabat. Itu konten inspiratif biasa,” kritiknya.

Baca Juga: Arti Nama Ferry Irwandi dan Misteri Tanggal 16 Desember di Instagramnya: Tanpa Soe Hok Gie, Gua Nggak Akan...

Ferry juga menambahkan bahwa pejabat publik harus sadar terhadap ekspektasi publik yang melekat pada jabatannya.

“Saat jadi Wapres, setiap kata itu punya bobot politik. Bukan sekadar viral, tapi punya konsekuensi kebijakan. Kalau kontennya ringan, publik akan menganggap jabatan itu juga ringan,” ujarnya tajam.